REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat jumlah warga miskin di Indonesia meningkat. Ia mengatakan, berdasarkan data kemiskinan Maret 2020, yang merupakan awal pandemi Covid-19, warga miskin telah meningkat lebih dari 1,6 juta orang.
"Warga miskin telah meningkat lebih dari 1,6 juta orang menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen," ujar Ma'ruf saat membuka Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan kemiskinan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, Selasa (1/9).
Ia mengatakan, angka kemiskinan itu masih berpotensi meningkat lagi menjadi 11,5 persen pada akhir tahun 2020 atau kembali ke kondisi tahun 2011. Hal ini apabila upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan.
Karena itu, Pemerintah berupaya melakukan berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat.
"Melalui program bantuan sosial yang telah dilakukan selama ini seperti PKH, Program Sembako, Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah juga telah memperluas berbagai program baik melalui penambahan program baru seperti bantuan langsung tunai dana desa, bantuan tagihan listrik," ujar Ma'ruf.
Selain itu, kata Ma'ruf, Pemerintah juga memperluas cakupan penerima bantuan dari yang sebelumnya 25 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah menjadi 40 persen terbawah. Alokasi anggaran perlindungan sosial ini berjumlah Rp 203,9 triliun,
Selain itu, dua program baru yakni program Banpres Produktif Usaha Mikro dan subsidi upah untuk 15,7 juta pekerja diharapkan dapat menyasar 40-60 persen rumah tangga terbawah.
"Pemerintah telah melakukan berbagai Langkah dalam rangka menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan," ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan pangan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebab, tingkat kemiskinan berpotensi naik jika ketahanan pangan tidak diingkatkan.
Ini karena, lebih dari 60 konsumsi rumah tangga miskin dibelanjakan untuk membeli bahan makanan serta 30 persen dari belanja makanan tersebut digunakan untuk membeli beras.
"Peningkatan harga beras sedikit saja akan sangat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga miskin yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam pidato RUU APBN 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran ditargetkan bisa dijaga di rentang 7,7 persen sampai 9,1 persen pada tahun depan. Sementara itu tingkat kemiskinan juga ditargetkan bertahan di rentang 9,2 persen sampai 9,7 persen.
Menurut data Bappenas, jumlah pengangguran di Indonesia melonjak hingga lebih dari 10 juta orang per Juli 2020 ini. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) Suharso Monoarfa sempat menyebutkan, angka pengangguran bertambah 3,7 juta orang akibat pandemi Covid-19.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2020 lalu sebanyak 6,88 juta orang. Dengan demikian, jumlah pengangguran kini sudah melonjak menjadi 10,58 juta orang.
"Artinya ada kenaikan 50 persen dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan. Bagaimana pada tahun 2021 secara bertahap hal seperti ini kita bisa atasi," Suharso usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (28/7) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
