Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Optimalisasi UMKM Saat Pandemi, Perlu Kerja Komprehensif

Senin 31 Aug 2020 19:38 WIB

Red: Hiru Muhammad

Pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukan produknya dalam Bazar UMKM Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8/2020). Kementerian Koperasi dan UKM meminta agar para pelaku UMKM melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk agar mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.

Pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukan produknya dalam Bazar UMKM Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8/2020). Kementerian Koperasi dan UKM meminta agar para pelaku UMKM melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk agar mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.

Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
UMKM memiliki kelebihan dibanding perusahaan besar, terutama pada fleksibilitas

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA--UMKM dan koperasi merupakan pilar perekonomian bangsa. Meski demikian diakui sektor ini bukan menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi.“UMKM merupakan jangkar perekonomian, jumlah UMKM kita mencapai puluhan juta,” ujar anggota MPR Fraksi Partai Demokrat Dr. E. Herman Khaeron.

Pandangan itu disampaikannya di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (31/8) digelar ‘Diskusi Empat Pilar MPR’. Dalam diskusi yang bertema “Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi” itu selain Herman Khaeron, juga hadir anggota MPR Fraksi PDIP Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah PhD, dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Dr. Rully Indrawan. 

Data yang menyebut jumlah sektor itu mencapai 27 juta hingga 60 juta menurutnya perlu diperbaharui.  Krisis yang terjadi pada tahun 2020 menurut Herman Khaeron berbeda dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 1998, yang terpukul hanya pada sektor perekonomian. “Beda dengan krisis saat ini,” tuturnya.

Saat ini yang terdampak tidak hanya pada sektor ekonomi namun juga sektor kesehatan. Hal demikian disebut dialami oleh seluruh negara yang ada di dunia. Dipaparkan, bila pada tahun 1998, di tengah krisis ekonomi, masyarakat masih bisa jalan-jalan, ngobrol dengan tetangganya, serta aktivitas lainnya. Namun aktivitas seperti itu tidak bisa dialami oleh masyarakat pada masa sekarang. “Antar tetangga pun sudah saling curiga, jangan-jangan menularkan Covid-19,” ungkapnya.

Semua usaha dikatakan mengalami goncangan. Meski demikian disebut ada sektor yang masih bisa berjalan pada masa pendemi Covid-19. Sektor itu disebut pada bidang pangan, farmasi, dan kesehatan.

Untuk menumbuhkan sektor ekonomi dan usaha, Herman Khaeron mengatakan pemerintah dan masyarakat harus menyelesaikan masalah yang ada tidak boleh segmentasi. “Kalau mau menumbuhkan usaha dan perekonomian, pandemi Covid-19 harus bisa diatasi,” tegasnya. “Harus ada kerja yang komprehensif baik untuk mengatasi pandemi serta memulihkan UMKM maupun usaha yang besar,” tambahnya. Faktor penurunan ekonomi dikatakan karena penurunan daya beli. Untuk mengatasi yang demikian maka perlu meningkatkan aktivitas dunia usaha. 

Firmanzah dalam kesempatan yang sama menuturkan, UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kontribusi terhadap PDB mencapai lebih dari 60 persen. Sektor ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Firmanzah mengatakan bahwa model perekonomian Indonesia berbeda dengan model perekonomian yang berkembang di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di negara-negara itu, model perekonomiannnya adalah orientasi ekspor. 

Sedang model perekonomian yang ada di Indonesia berupa perekonomian kerumunan. Model perekonomian seperti ini, yakni 99 persen adalah UMKM, maka ia menjadi penopang perekonomian. Perekonomian tumbuh atau tidak, tergantung sektor ini. Meski demikian, model perekonomian seperti ini memiliki sisi positif dan negatif. “Ekonomi kerumunan itu kalau satu gulung tikar masih banyak yang lain yang masih menopang,” ujarnya. Berbeda dengan ekonomi yang berbasis konglomerasi. “Satu konglomerasi gagal akan berpengaruh pada ekonomi yang lain seperti yang terjadi pada tahun 1998,” ungkapnya. 

Untuk optimalisasi UMKM menurut Firmanzah ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yakni pertama, memberi stimulus. Dana yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan. Kedua, stimulus yang ada harus tepat sasaran. “Jangan sampai salah sasaran,” ujarnya. Ketiga, harus kontekstual artinya ada daerah-daerah di mana populasi UMKM-nya perlu menjadi fokus dari kebijakan stimulus. 

Dari model perekonomian kerumunan, Firmanzah mencontohkan negara Aljazair. Pada tahun 1998, negara itu memformalkan ekonomi kerumunan. “Agar ekonomi kerumunan bisa terstruktur, caranya adalah formalisasi dunia usaha,” ungkapnya. Ia yakin dan optimis bahwa Covid-19 akan berlalu. Dikatakan menangani Covid-19 rumusnya sederhana, “tinggal menunggu vaksin datang,” paparnya. Bila sudah divaksinkan maka selanjutnya masyarakat terbebas Covid-19. 

Hendrawan Supratikno dalam kesempatan itu memaparkan ada UMKM yang memiliki prospek yang berkembang baik. Ada pula UMKM yang pasarnya stagnan atau mandeg. Diakui masyarakat masuk dalam dunia UMKM sebab mereka tidak bisa masuk ke sektor formal. “Menjadi karyawan pada perusahaan besar itu susah sehingga mereka akhirnya membuat usaha kecil dan menengah," tuturnya. Dirinya menyebut kita justru perlu khawatir bila UMKM semakin banyak sebab jangan-jangan kemiskinan semakin tinggi sehingga semua orang terjun dalam usaha kecil. 

Meski demikian dirinya menyebut sektor UMKM memiliki kelebihan dibanding dengan perusahaan besar, terutama  pada fleksibilitasnya. “Fleksibilitas menjadi keunggulan UMKM,” paparnya. Untuk itu dirinya mendorong agar pelaku UMKM diberi pembekalan cara cepat berpaling atau berpindah usaha. “Syarat untuk cepat berpaling ke usaha yang lain adalah punya modal kerja yang cukup,” ujarnya. “Itu sebabnya KUR harus lebih mudah diperoleh bagi pelaku UMKM,” tegasnya. 

Rully di hadapan peserta diskusi menyebut, UMKM sering dianggap sebagai pahlawan di saat krisis ekonomi. “Namun begitu krisis selesai, UMKM dilupakan,” tuturnya. Padahal di berbagai negara termasuk di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Singapura, sector ini memiliki kontribusi yang besar dan sangat signifikans. 

Membedakan UMKM di antara negara maju dan berkembang menurut Rully hanya pada standar dan klasifikasinya." Kalau di Indonesia UMKM standarnya di bawah Rp 50 juta, di Jepang batasnya lebih tinggi dari itu,” katanya. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA