REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kadernya yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020. Golkar akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.
"Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangkucadangkan dulu," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Ahad (30/8).
"Kalau main bola, 'kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Namun, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang. Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.
Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024. "Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020," katanya.
Airlangga juga mengingatkan pada pandemi Covid-19 ini, pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda. Ia pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.
"Pandemi Covid-19 ini 'kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya.
Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua, dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto.
Selain itu, sejumlah wakil ketua umum DPP Partai Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir, dan Ahmad Doli Kurnia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
