REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya memastikan terciptanya prasyarat pertumbuhan ekonomi. Eddy mengatakan, alih-alih mengejar angka pertumbuhan ekonomi positif di kuartal III 2020, sebaiknya Pemerintah memastikan bagaiamana ekonomi tetap tumbuh meski pandemi.
Karena itu, menekan penyebaran virus Covid-19 tetap harus menjadi prioritas."Semakin besar kasus harian terhadap warga yang terinfeksi Covid 19, semakin was-was juga masyarakat dalam beraktivitas apalagi membelanjakan uangnya," kata Eddy dalam keterangan yang diterima, Sabtu (30/8).
Ia mengatakan demikian, lantaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di akhir September. Eddy menilai, penyerapan belanja pemerintah di kuartal II yang terkontraksi hingga minus 6,9 persen memang perlu dikebut. Ini agar pembangunan infrastruktur, pekerjaan sarana dan prasarana di daerah rural bisa menyerap tenaga kerja untuk mengerakkan perekonomian.
Namun, Sekretaris Jenderal DPP PAN itu mengingatkan prasyarat pertama itu harus terpenuhi. Sebab, dengan begitu, penyerapan belanja pemerintah dan bansos serta subsidi gaji bisa menjadi daya ungkit perekonomian ke depan.
Ia mengatakan, akan sia-sia bahkan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi jika penyebaran virus Covid-19 terus meluas. Apalagi, jika kasus penularan Covid-19 semakin melonjak akibat ketidakdisiplinan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan.
Menurur Eddy, ketika pemerintah semakin membuka perekonomian, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan pun harus semakin diperketat. Bahkan diberlakukan sanksi yang nyata guna mampu memberikan efek jera.
Di samping itu, Eddy mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap UMKM dan dunia usaha melalui berbagai dukungan finansial dan stimulus yang diberikan di tengah tengah-tengah keterpurukan ekonomi. Sehingga dapat meringankan beban operasional perusahaan selama melalui kondisi sulit ini
"Yang penting, jangan sampai basis UMKM kita kolaps dan dunia usaha gagal menahan tekanan PHK. Khususnya di sektor industri dan manufaktur," katanya.
