REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kasus harian positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian mencapai 3.003 kasus pada Jumat, (28/8). Sehingga total kasus yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal maret sebesar 165.887 kasus dan 7.169 diantaranya meninggal dunia.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Menurutnya, jumlah kasus yang besar dan terus meningkat serta belum adanya potensi pelandaian kasus menkonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan menekan laju Pandemi Covid-19.
Angka ini juga menempatkan Indonesia di urutan ke-9 sebagai negara dengan kasus positif terbesar di benua Asia. Jumlah kasus ini juga melampaui kasus positif di China yang merupakan episentrum awal Pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus positif Covid-19 di China hanya 85.013 dengan rata-rata kasus harian sebulan terakhir di bawah 10 kasus.
“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah. Apalagi, Pemerintah telah dibekali dengan PERPPU 1/2020, dan UU no 2 /2020 anggaran jumbo, dan sumber daya lainnya yang sangat besar untuk penanganan dan penekanan laju Pandemi Covid-19.”, kini Rakyat minta pertanggungan jawab Pemerintah tentang hasil dari aggaran tersebut. Dan ternyata bukannya berhasil, malah senakin terpuruk kinerja Pemerintah dan tidak tertutup kemungkinan akan tembus 200.000 orang terinfeksi Covid 19 dalam waktu beberapa bulan kedepan. ungkap Syarief Hasan.
Data dari World Healt Organization (WHO) pun menunjukkan bahwa positivity rate Indonesia masih sangat tinggi. Perlu diketahui, positive rate adalah persentase kasus positif dibanding total kasus yang diperiksa. Positivity rate di Indonesia terbilang tinggi yaitu 12,63 persen*. Sementara menurut WHO, idealnya, positivity rate yang aman adalah di bawah 5 persen.
Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk mengikuti rekomendasi WHO yang menyatakan bahwa seharusnya Pemerintah melakukan tes terhadap masyarakat minimal 5 persen dari total populasi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa pemeriksaan Covid-19 baru mencapai 0,2 persen dari total penduduk Indonesia. “Tes Covid-19 harus masif dilakukan untuk melokalisir penyebaran Covid-19 sehingga Pandemi dapat lebih mudah ditekan”, ungkapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dengan pendekatan penyelesaian dari hulu ke hilir. “Lebih baik fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang jatuh ke minus 5.32 persen, pengangguran yang bertambah 3.05 juta, dan sudah masuk resesi yang semakin menganga merupakan imbas dari Pandemi Covid-19 yang belum bisa ditanggulangi oleh Pemerintah.”,
Pemerintah juga harus evaluasi kebijakannya dalam hal Job description para Menteri nya, kemana Menteri Kesehatan, mengapa menteri ekonomi urus Covid 19, kemana Mantan Ketua Gugus Covid 19? dan sebagainya Inilah salah satu kelemahan Pemerintah dalam hal menangani Covid 19. sehingga gagal menghentikan Covid 19. ujar Syarief Hasan.
Ia juga menekankan agar Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan. “Banyaknya kasus disebabkan oleh karena kurangnya kepatuhan terhadap protokoler kesehatan. Pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan bersikap tegas dalam implementasi New Normal," tutur Syarief Hasan.
