REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Jenderal Sudirman, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/8). MPP Solo tersebut merupakan yang keempat di Jawa Tengah dan ke 26 di Indonesia.
MPP menyediakan 377 jenis layanan bagi publik berupa perizinan, pembuatan dokumen, hingga perpajakan. Rinciannya, sebanyak 184 pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solo, 177 pelayanan dari instansi vertikal, 11 pelayanan dari BUMN, dan empat pelayanan dari swasta. Soft launching MPP telah dilaksanakan pada 17 Agustus 2020.
Berbagai pelayanan pengurusan perizinan dan nonperizinan diintegrasikan dalam sistem pelayanan satu atap. MPP memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan lintas instansi dalam satu gedung. Sedikitnya terdapat 21 instansi yang bergabung dan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal yang ada di Kota Solo.
Tjahjo mengatakan, MPP menjadi skala prioritas program kerja Presiden Joko Widodo karena ketika pemerintah daerah mengintegrasikan semua layanan yang ada maka akan mempermudah masyarakat.
"Mudah-mudahan Solo hari ini bisa menginspirasi di Solo Raya adanya layanan yang terintegrasikan secara terpadu," jelasnya di acara tersebut.
Tjahjo berharap, MPP di Solo terus konsisten memberikan layanan publik yang berkelanjutan, serta memelihara dan meningkatkan sarana prasarana.
"Langkah-langkah yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan MPP itu penyederhanaan perizinan, pengaturan dan standar pelayanan, serta peningkatan kualitas dukungan teknologi informasi," imbuhnya.
Tjahjo menambahkan, masing-masing daerah punya spesifikasi dalam layanan MPP. Dia mencontohka, MPP dengan inovasi lengkap dan panjang itu dimiliki Kabupaten Banyuwangi, sedangkan layanan yang lebih sederhana ada di MPP Bogor. Kemudian, MPP yang besar dan percepatan perluasannya terintegrasi ada di Pekan Baru, Riau.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, menambahkan, sebanyak 20-an MPP sudah berjalan tapi masih dalam proses pendampingan. Awal pekan depan, Menteri Tjahjo akan meresmikan MPP ke-27 di Pandeglang, Provinsi Banten.
"Untuk Provinsi Jawa Tengah ini yang keempat. Setelah Banyumas, Batang, kebumen dan hari ini di Solo. Sebenarnya Solo ini mundur, direncanakan sudah lama. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi," ucapnya.
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan, Kepala Dinas yang ada di Solo sedang melakukan berbagai macam inovasi. Tujuan utamanya untuk pelayanan masyarakat.
Salah satu inovasi tersebut berupa Solo Satu Data. Kedua, Adejamin Sehat antara Dispendukcapil, BPJS dan DKK diintegrasikan untuk integrasi data kelahiran dan kematian. Ketiga, Sultan Nikah Capingan artinya konsultasi pranikah calon pinanganten, supaya calon kepala keluarga dapat melindungi, mengayomi istri dan anaknya. Program tersebut dari Bappeda, Dispendukcapil, san BPPKB.
Pelayanan dalam bangunan bekas gedung Bank Danamon tersebut terbagi ke dalam lima lantai. Lantai satu difungsikan sebagai tempat pelayanan 21 OPD, lantai dua untuk pelayanan instansi vertikal dan Provinsi Jawa tengah. Sementara lantai tiga untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan lantai teratas difungsikan sebagai ruang pertemuan.
Pada lantai basement menyediakan fasilitas antara lain tempat bermain anak, pojok baca, mushala, dan ruang laktasi. Sementara fasilitas lain yang disediakan yakni fasilitas disabilitas, ATM center, dan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
