REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan produksi vaksin covid-19. Erick menyampaikan dua BUMN yakni PT Bio Farma dan PT Kimia Farma terus menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin.
"Perusahaan Sinovac (Cina) akan kerja sama dengan Bio Farma yang insya Allah ada komitmen 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini dan sisanya 250 juta pada 2021," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).
Sementara perusahaan asal UEA, G42 yang bekerja sama dengan Kimia Farma, kata Erick, telah menyampaikan komitmen menyediakan 10 juta vaksin untuk Indonesia pada tahun ini. Dengan begitu, terdapat 30 juta vaksin yang siap diberikan kepada masyarakat Indonesia pada tahun ini. Erick mengaku sudah memiliki sejumlah rencana terkait dana dalam program vaksinasi tersebut.
"Usulan program vaksin itu ada dua, pertama, divaksin bantuan pemerintah melalui budget APBN dan menggunakan data BPJS kesehatan bahwa nanti ada istilahnya ada vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa dilakukan di awal tahun depan," ucap Erick.
Usulan kedua, kata Erick, masyarakat yang mampu membayar vaksin mandiri sehingga vaksin gratis hanya ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.
"Jadi memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu kira-kira gratis, tapi dengan tingkat daya beli berapa itu bayar karena ini bagian dari kita coba menekan dari cashflow yang ada di pemerintah," lanjut Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
