REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jawa Barat (Jabar) memastikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2020 ini tetap berjalan. Menurut Kepala Disperkim Jawa Barat Boy Iman Nugraha, pada 2020 ini, pihaknya menargetkan bisa memperbaiki 11 ribu unit Rutilahu di 27 kabupaten/kota dengan nilai setiap unitnya sebesar Rp 17,5 juta.
“Targetnya 11 ribu unit, kami sekarang tengah sosialisasi, insyaallah September ini sudah mulai ada distribusi. Semoga ada kelancaran di keuangan,” ujar Boy di Bandung, Kamis (27/8).
Menurut Boy, program Rutilahu tahun ini menjadi salah satu program yang tidak terkena refocusing anggaran Covid-19. Menurutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap meminta program ini tetap berjalan. “Kalau yang lain-lain kena, Rutilahu program strategis Pak Gubernur masih bisa bertahan,” katanya
Boy menjelaskan, distribusi dan inventarisasi calon penerima calon lokasi (CPCL) oleh pihak desa dan kelurahan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). “Nanti diverifikasi oleh kabupaten/kota. Secara teknis dan administrasi baru diajukan oleh BKM, LKM dan LPM ke aplikasi Si Rampak Sekar,” katanya.
Aplikasi Si Rampak Sekar sendiri, kata dia, merupakan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pusat. Menurutnya program rutilahu merupakan bantuan langsung provinsi ke masyarakat lewat tiga lembaga tingkat desa dan kelurahan. “Dari sisi proses ini melibatkan desa dan kelurahan,” katanya.
Boy mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) program ini menargetkan bisa memperbaiki 100 ribu unit Rutilahu. Awalnya, setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 ribu diperbaiki lewat program ini.
“Sekarang baru bisa 11 ribu, nanti 2021 jadi 31.500 unit, karena setiap tahun 20 ribu. Ada sisa 90 ribu tahun ini diakumulasikan ke 2021, termasuk sisa 2018 lalu masuk ke 2021,” kata Boy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
