REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah kembali bergabung dalam program organisasi penggerak (POP).

"Ada kabar yang gembira adalah bahwa satu dari tiga organisasi kemarin yang tidak ikut serta, itu sudah kembali. PBNU sudah menyetujui untuk kembali," ujar Nadiem di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8).

Ia berharap, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga dapat kembali bergabung. Kemendikbud, kata Nadiem, sampai saat ini masih berdiskusi dengan dua organisasi tersebut.

"Harapan kami adalah Muhammadiyah dan PGRI kami sedang di tahap diskusi untuk menyelesaikan berbagai macam isu yang ada mengenai struktur dan permasalahan organisasi penggerak," ujar Nadiem.

POP, kata Nadiem, untuk saat ini ditunda terlebih dahulu. Program tersebut rencananya akan kembali berjalan pada 2021. "Untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat besar,” ujar Nadiem.

Adanya penundaan tersebut, Kemendikbud akan mengevaluasi organisasi yang layak atau tidak bergabung dengan POP. Setelah sebelumnya, terdapat protes dari publik mengenai hal tersebut. "kita harus mengecek dan memverifikasi apa rekam jejak organisasi-organisasi masing-masing sekecil apa pun," ujar Nadiem.

Ikuti Whatsapp Channel Republika