Tuesday, 24 Zulhijjah 1442 / 03 August 2021

Tuesday, 24 Zulhijjah 1442 / 03 August 2021

PUPR Bantu Pulihkan Ekonomi Lewat Padat Karya

Rabu 26 Aug 2020 23:10 WIB

Rep: Rahayu Subekti / Red: Satria K Yudha

Foto udara perumahan KPR bersubsidi di batas kota Padang, Nagari Kasang, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu (11/7/2020).  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah pada periode 2020-2024 dengan anggaran mencapai Rp552,7 triliun.

Foto udara perumahan KPR bersubsidi di batas kota Padang, Nagari Kasang, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu (11/7/2020). Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah pada periode 2020-2024 dengan anggaran mencapai Rp552,7 triliun.

Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra
Kementerian PUPR mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran Ditjen Perumahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, hal tersebut dilakukan dengan mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran Ditjen Perumahan.

"Ini dalam rangka mendorong realisasi belanja negara sebagai motor pemulihan ekonomi nasional, khususnya kegiatan padat karya," kata Khalawi dalam konferensi pers di gedung Kementerian PUPR, Rabu (26/8).

Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR juga akan mendukung pemanfaatan produk rakyat atau UMKM. Selain itu, mendukung pengembangan kawasan industri.

Dia mengatakan, Kementerian PUPR akan membangun rumah susun (rusun) untuk pekerja di kawasan industri. "Rusun ini ada di kawasan industri Batang dan Subang. Biasanya pekerja banyak yang kontrak di sekitar kawasan industri, makanya akan kita tata," jelas Khalawi.

Khalawi menambahkan, kondisi Covid-19 saat ini memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat. Tertekannya penghasilan masyarakat membuat perumahan tidak dianggap sebagai prioritas utama.

Bahkan, Khalawi mengatakan, pengembang juga terdampak karena menurunnya permintaan dan produksi rumah. "Ini membuat stok rumah yang ada semakin sulit terjual," ujar Khalawi. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA