REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka, Dessy Suciati Saputri
Di tengah masih rendahnya penyerapan anggaran bidang kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengurangi jumlah anggaran sebesar Rp 14,82 triliun. Uang itu kemudian akan dialokasikan untuk pemulihan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan pengalihan anggaran tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.
"Diharapkan, dilakukan optimalisasi terhadap pemulihan ekonomi, yaitu penyesuaian anggaran tambahan (bidang kesehatan) dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 72,73 triliun," ucapnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (26/8).
Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan secara detail, program pemulihan ekonomi seperti apa yang akan mendapat realokasi dana dari bidang kesehatan tersebut.
Merujuk pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per Rabu (19/8), tingkat penyerapannya masih sebesar 7,36 triliun, atau sekitar 8,4 persen dari alokasi anggaran yang disiapkan, Rp 87,55 triliun. Realisasi ini sudah tumbuh 23,4 persen dibandingkan semester pertama 2020.
Di sisi lain, Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan melakukan pergeseran anggaran jaring pengaman sosial. Beberapa program baru juga sudah disiapkan untuk memastikan ketersediaan bantalan sosial bagi masyarakat yang menjadi target penerima bantuan.
Dari data Kemenkeu, penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial sudah mencapai 45 persen, yakni Rp 93,18 triliun dari total anggaran Rp 203,91 triliun. Sebanyak Rp 26,6 triliun di antaranya untuk Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako sebesar Rp 26,3 triliun.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi menjelaskan, anggaran sebesar Rp 14,82 triliun yang sebelumnya ada di pos kesehatan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan lain.
"Sudah ada dalam pos lain, seperti vaksin, satgas/ polri," tuturnya saat dihubungi Republika, Rabu.
Edi menyebutkan, sebagian anggaran tersebut juga akan digunakan untuk insentif perpajakan sektor kesehatan yang sudah disesuaikan. Ia memproyeksikan, pos-pos ini akan membantu penyerapan anggaran program PEN secara lebih optimal.
Rencana perpindahan alokasi anggaran pos-pos dalam program PEN juga sudah dikonfirmasi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Tetapi, ia menekankan, tidak ada pemotongan dalam anggaran penanganan Covid-19 ini.
"Tidak ada istilah dipotong. Semua dimanfaatkan secara maksimal untuk program PEN," katanya saat dihubungi Republika, Rabu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah beberapa kali mengeluhkan masih rendahnya serapan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Saat membuka rapat terbatas pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7). Jokowi menyebut, serapan anggaran di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen.
“Di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen,” ujar Jokowi.
Kemudian dalam rapat pada 3 Agustus, Jokowi terlihat kesal mengetahui belanja anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 masih juga sangat minim. Dari total anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah yakni sebesar Rp 695 triliun, baru terealisasi sebesar 20 persen atau sebanyak Rp141 triliun.
“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun, stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi. Rp 141 triliun yang terealisasi. Baru 20 persen sekali lagi,masih kecil sekali. Kecil sekali,” jelas Jokowi.
Ia menyebut, penyerapan anggaran terbesar yakni dipergunakan untuk sektor perlindungan sosial yang mencapai 39 persen dan untuk program UMKM yang sebesar 25 persen.
“Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget, mungkin 40 persenan. Belum DIPA. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, kondisi inipun menunjukan bahwa aura krisis penanganan covid di kementerian dan lembaga tidak terlihat. Ia menilai, jajarannya tak mengetahui prioritas apa saja yang harus dikerjakan untuk penanganan covid saat ini.
“Di kementerian-kementerian, di lembaga, ini aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, ga tau prioritas yang harus dikerjakan,” kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta agar masalah penanganan covid ini didetilkan satu per satu kepada menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis benar-benar terlihat dan penanganannya pun dapat dilakukan secara cepat, smart shortcut, dan menyasar pada inti permasalahannya.
“Dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan,”tambahnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar rem dan gas masalah ekonomi saat ini betul-betul diperhatikan.
N Dessy Suciati Saputri
Ikuti Whatsapp Channel Republika
