REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan reformasi birokrasi harus terus dilakukan dan disederhanakan. Jokowi pun meminta KPK agar reformasi birokrasi terkait perizinan dan tata niaga mendapat perhatian khusus.
"Reformasi birokrasi yang terkait dengan perizinan dan tata niaga harus memperoleh perhatian khusus. Tadi bapak ketua KPK sudah menyampaikan secara khusus mengenai ini dan sudah masuk dalam program KPK," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8).
Jokowi menjelaskan, seluruh pelaku usaha baik pelaku usaha besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan proses birokrasi perizinan yang tak rumit dan berbelit-belit. Para pelaku usaha tersebut, lanjutnya, menjadi penopang utama perekonomian nasional. Karena itu, birokrasi yang sederhana pun harus diciptakan.
"Dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat. Oleh karena itu, tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang juga harus dipangkas, termasuk eselonisasi. Sebab, semakin banyak eselon justru akan semakin memperpanjang birokrasi dan semakin memperbesar anggaran.
Karena itu, ia juga meminta agar anggaran negara dapat digunakan untuk membiayai program strategis yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan juga masyarakat.
"Saya ajak kepada bapak ibu untuk bersama dengan kita semua membenahi hal ini. Regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
