REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dan IV memastikan dalam pengelolaan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang dikelola tidak dimonopoli. Kedua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menegaskan tetap bekerja sama dengan pengusaha bongkar muat (PBM) swasta.
“Di empat terminal yang ada di Jawa Timur untuk general kargo kami bagi dua, Pelindo dan non Pelindo,” kata Direktur Utama Pelindo III Saefudin Noer dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (25/8).
Saefudin menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya, pengelolaan bongkar muat di pelabuhan Pelindo III justru didominasi oleh PBM. Dia mengatakan di Gresik sebanyak 79 persen aktivitas bongkar muat dikerjasamakan dengan PBM, di Pelabuhan Terminal Jamrud 90 persen, di Pelabuhan Terminal Mirah 97 persen, dan Pelabuhan Terminal Nilam 100 persen.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Pelindo IV Prasetyadi. Menurut Prasetyadi mengatakan komponen biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan bagian Indonesia timur sebanyak 70 persen. Dengan begitu, Prasetyadi menegaskan Pelindo IV juga fokus terhadap masyarakat kecil.
“Jadi relatif kita kasih dan beri kesempatan PBM swasta bekerja di wilayah kami,” tutur Prasetyadi.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menegaskan monopoli dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan harus diminimalisir. Irwan menuturkan harus ada keseimbangan antara perusahaan bongkar muat swasta dan BUMN.
“Ini bagaimana ke depan, Kemenhub membuka kesempatan yang sama antara BUMN dan swasta dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan,” kata Irwan.
Dia menjelaskan, hal tersebut sangat dibutuhkan agar menjaga kondusivitas dan pemerataan ekonomi. Terlebih, Irwan menilai saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19 sehingga yang sifatnya monopoli harus diminimalisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
