REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa anggaran tahap kedua untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 belum cair. Padahal, anggaran tahap kedua diharapkan cair pada Agustus ini.
“Kita siap pilkada, tapi anggarannya belum dicairkan. Ya sekalian ini saya laporkan, anggaran yang tahap kedua memang belum dicairkan, masih pembahasan dan masih pembahasan lagi,” ujar Arief dalam rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Senin (24/8).
Sedangkan pencairan anggaran pilkada dari APBD, baru terealisasi di 232 daerah. Meskipun Kementerian Dalam Negeri, kata Arief, sudah mencairkan dana di 235 daerah yang menggelar Pilkada 2020. “Saya konfirmasi lagi tadi, karena data Kemendagri 235, data KPU 232. Ternyata tiga itu baru dijanjikan ditransfer 100 persen bulan depan, nah begitu. Baru ditransfer bulan September nanti,” ujar Arief.
Untuk itu, ia meminta DPR untuk segera mendorong pemerintah mencairkan anggaran tahap kedua ini. Sebab, anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) pelaksanaan kegiatan pilkada yang berlangsung Agustus, September, dan Oktober.
“Jadi mudah-mudahan DPR bisa juga mendorong pemerintah, agar pemerintah daerah segera mencairkan 100 persen. Karena pilkada tidak lama lagi,” ujar Arief.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan kesiapan anggaran Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Hal ini agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tetapi tetap aman dari Covid-19.
Ia mengharapkan Pilkada Serentak dapat tetap berjalan secara demokratis, luber, jurdil dan yang paling penting tetap aman Covid-19. Kepala Negara menekankan hal utama yakni Pilkada Serentak 2020 harus semakin berkualitas dan juga aman Covid-19 sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta, dan tentu saja pemilih harus menjadi prioritas.
“Ini menyangkut kurang lebih 270 pilkada baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” tutur Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
