Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Penyaluran BanPres Produktif Dinilai Perlu Pengawasan

Selasa 25 Aug 2020 03:00 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro.

PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro.

Foto: BNI
BanPres Produktif merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Bantuan Presiden (BanPres) produktif sebesar Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro yang baru diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (24/8) kemarin dinilai bisa berdampak positif namun tidak signifikan. Maka dalam pelaksanaannya, perlu ada pengawasan.

"Ada kepastian tidak pas bantuan sampai ke penerima, digunakan untuk produktif. Bagaimana kalau dibelanjakan yang lain, nanti pengawasannya bagaimana?" ujar Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus kepada Republika.co.id, Senin (24/8).

Menurutnya, teknis penyaluran bantuan di lapangan harus diperjelas. Dengan begitu bisa tepat sasaran.

Sebenarnya, lanjut Ahmad, bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah, kata dia, juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal.

"Kalau sekadar bantuan modal usaha begitu, berat untuk mengharapkan hasil muluk-muluk. Program itu memang membantu, membuat mereka (pelaku mikro) merasakan terbantu, tapi kalau berharap UMKM pulih lagi atau produktif lagi sepertinya berat," ujar dia.

Sebab, tutur Ahmad, UMKM perlu bantuan secara komprehensif. Misalnya mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM, serta lainnya.

Pemerintah, sambungnya, juga harus bisa menjembatani perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar menjalin kemitraan. "Misal UMKM pasok bahan baku ke perusahaan besar. Lalu perusahaan besar jual produknya ke pasar lebih luas, pola kemitraan seperti ini harus dikembangkan," jelas Ahmad.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA