REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menilai, keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah sinyal bahwa demokrasi Indonesia masih jalan. Dia melihat, keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar.
“Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” tegas Saiful dalam siaran persnya, Ahad (23/8).
KAMI sendiri merupakan forum yang terdiri dari sejumlah tokoh seperti Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, Mantan Politisi PPP Ahmad Yani, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan lain-lain. Forum ini melakukan deklarasi pada Selasa, 18 Agustus 2020, yang menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi.
Kendati demikian, Saiful menegaskan, bahwa pandangannya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi, memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada. Karena itu, dia akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan.
Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir. Seperti diberitakan, akun Twitter milik Epidemolog UI Pandu Riono serta situs berita online Tempo dan Tirto mengalami peretasan. Akun sosial media dan 2 situs berita itu diketahui kritis terhadap pemerintah.
Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri. Namun yang pasti, pemerintah harus menjamin hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi.
“Persoalan semacam ini sedikit banyak terasa di masyarakat dan mempengaruhi evaluasi mereka terhadap jalannya demokrasi," ungkap Saiful
Sebelumnya, dalam survei nasional SMRC ditemukan tingkat kepuasan publik pada jalannya demokrasi di Indonesia mengalami sedikit kemunduran pada masa Covid-19, yakni dari 74 persen menjadi 67 persen. Sementara preferensi pada demokrasi turun sebanyak 11 persen, dari 82 persen menjadi 71 persen.
Penurunan ini dinilai wajar mengingat Covid-19 yang mendatangkan krisis ekonomi yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun mengalami penurunan, tapi kepuasan publik secara keseluruhan pada jalannya demokrasi dinilai masih sangat baik.
“Kepuasan publik dan preferensi publik pada demokrasi di masa krisis ini terselamatkan oleh tingkat kepercayaan publik bagi pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah modal sosial penting bagi pemerintah,” kata Saiful.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
