REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pembangunan dua gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di DIY terus dikebut Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pembangunan ini bersumber anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag), Nizar mengatakan, anggaran SBSN tidak cuma digunakan untuk pembangunan asrama haji. Tapi, dapat dipakai untuk pembangunan gedung-gedung layanan terpadu terkait haji dan umrah.
Hal itu diungkapkan usai mengunjungi proyek pembangunan PLHUT yang ada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Nizar berharap, nantinya PLHUT ini dapat menjadi pelayanan satu pintu selain yang ada di kantor Kemenag.
"Sehingga, ini semacam PTSP, tapi lebih fokus dalam satu tempat khusus haji, PTSP-nya di sana tapi inputnya di sini (PLHUT), jadi ada konektivitas antara PTSP dengan PLHUT," kata Nizar, Sabtu (22/8).
Nizar meminta, nantinya gedung PLHUT tidak cuma dapat meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Tapi, dapat melakukan pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Asumsinya, gedung ini meningkatkan pelayanan haji dan umrah, pembinaan PPIU dan PIHK," ujar Nizar.
PLHUT di Bantul berdiri di atas lahan 365 meter persegi, di depan Kemenag Bantul. Sedangkan, PLHUT Gunungkidul berdiri di atas lahan 5.800 meter persegi yang ke depannya, rencananya jadi gedung baru Kemenag Gunungkidul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
