REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait isu reshuffle perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu menegaskan, bahwa perubahan susunan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Reshuffle muncul dari presiden bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya, tetapi dari presiden," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (21/8).
Dia mengatakan, reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak dari kepala negara. Menurutnya, perombakan kabinet tentu akan dilakukan dengan pertimbangan matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan seperti saat dilakukan para pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebelumnya.
Hasto melanjutkan, Presiden Jokowi tentu akan berdialog dengan para pimpinan partai politik jika akan melakukan perombakan kabinet. Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi ini mengatakan, keputusan soal reshuffle tidak akan dilakukan sembarangan.
"Intinya bagi seluruh kader PDIP yang ditempatkan menteri terus kami pacu untuk bekerja keras memberikan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden untuk menjawab berbagai tantangan saat ini, khususnya pandemi Covid-19," katanya.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman juga telah membantah isu akan adanya reshuffle. Dia mengatakan, saat ini seluruh menteri tengah fokus bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19 dan menangani berbagai dampak yang terjadi seperti pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Sebelumnya, Indonesian Police Watch (IPW) menyebutkan kalau presiden akan melakukan reshuffle menteri usai pergantian Panglima TNI. Mereka mengungkapkan akan ada nama-nama baru muncul untuk menggantikan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
