REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya menggenjot pemanfaatan teknologi panas bumi di Indonesia. Salah satunya dengan membuat kebijakan pengaturan tarif listrik yang affordable agar menarik minat investor.
Direktur Panas Bumi, Ditjen EBT Kementerian ESDM, Ida Nurhayatin Finahari, mengakui pengembangan panas bumi di Indonesia masih perlu digenjot. Sisi investasi yang tak sedikit dan juga pengembangan yang memerlukan teknologi yang sulit membuat pemerintah perlu mengupayakan kebijakan yang menarik investor.
"Dalam sisi kebijakan pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan presiden yg mengatur harga listrik EBT, langkah ini merupakan terobosan kebijakan pemerintah dalam membangun kepercayaan investor menjalankan bisnis energi bersih melalui pengaturan skema harga yg kompetitif," ujar Ida dalam diskusi virtual, Rabu (19/8).
Ida mengakui menggenjot EBT bukan perkara mudah. Apalagi saat ini target tetap harus dicapai meski sedang pandemi. Ia menilai, sebenarnya pengembangan panas bumi di Indonesia akan memberikan multiplier effect yang besar bagi negara.
"Pengembangan energi panas bumi dapat memberi dampak ganda terhadap beberapa sektor serta memiliki keunggulan antara lain energi panas bumi merupakan sumber energi bersih ramah lingkungan dan terbarukan dengan kapasitas faktor yg besar sehingga signifikan berkontribusi pada bauran EBT dan pengurangan emisi gas rumah kaca," ujar Ida.
Apalagi cadangan panas bumi di Indoensia masih besar dan belum sepenuhnya dieksplorasi. Maka, potensi pengembangan masih sangat besar.
"Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yg berlimpah jika kita kembangkan maka kita akan peroleh hasil kontribusi yang besar dalam pencapaian target energi nasional dan target penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
