REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa kinerja lembaganya selalu sesuai dengan aturan dan berpedoman serta tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.
"Tentunya kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap Negara Demokrasi. Namun, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPR berjalan sesuai tata tertib dan mengedepankan asas demokrasi," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8). Hal itu dikatakan Azis terkait kritik yang disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tentang lembaga DPR, MPR, DPD, dan Pemerintah.
Dia menegaskan bahwa tuntutan KAMI dalam deklarasinya di Tugu Proklamasi pada Selasa (18/8) terkait lembaga DPR, MPR, DPD RI serta Pemerintah, merupakan salah satu hal yang wajar dalam menyampaikan pendapat.
Azis mengatakan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, lembaganya selalu mendengar masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.
"DPR selalu melibatkan akademisi, tokoh masyarakat dan elemen lainnya dalam pembuatan dan pembahasan UU, kami pun tegas menolak bangunnya komunisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya menegaskan.
Selain itu dia meyakini, terkait dengan pandemik COVID-19, Pemerintah dan DPR serta masyarakat luas sepakat untuk saling gotong royong dalam memerangi dan menangani pandemik.
Politisi Partai Golkar itu menilai masyarakat seharusnya saling bekerja sama dan melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.
"Kita selalu berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut, tentu seluruh pihak berharap dapat segera terselesaikan agar roda perekonomian nasional kembali normal, di tengah krisis global akibat COVID-19," tuturnya.
