REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR--Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia meyakini potensi besar yang dimiliki industri halal. Industri ini disebut bisa diperkuat dengan strategi yang terencana dan inklusif.\
Menteri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengatakan tujuan pengalihan Halal Development Corporation ke MITI untuk memastikan industri halal tidak hanya berfokus pada sertifikasi, tetapi melihatnya sebagai potensi pertumbuhan yang luar biasa.
Lebih lanjut, Mohamed Azmin mengatakan ekspor halal saat ini bernilai RM 40,2 miliar atau setara Rp 141,3 triliun. Angka ini menyumbang 4,1 persen dari total ekspor negara, senilai RM 986,4 miliar pada 2019.
Dengan melihat angka tersebut, ia menegaskan jika otensi industri halal masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang. Di tahun 2019, tercatat 1.876 perusahaan pengekspor produk halal Malaysia."Dari ribuan angka tersebut, 1.430 perusahaan atau 76,2 persennya merupakan usaha kecil dan menengah (UKM)," ujar MITI dilansir di Bernama, Selasa (18/8).
Di lain sisi, ia menyebut ukuran pasar halal global saat ini diperkirakan bernilai 3 triliun dolar Amerika atau Rp 44.221triliun. Angka ini diperkirakan akan tumbuh pesat menjadi 7,7 triliun dolar Amerika pada tahun 2030.
Menteri Mohamed Azmin juga sependapat dengan pandangan Anggota Parlemen Arau, Datuk Seri Dr Shahidan Kassim, yang mengatakan industri halal memerlukan pendekatan baru untuk memanfaatkan potensi pasar yang besar.
Ia juga mengatakan, Australia merupakan negara pengekspor daging sapi terbesar di dunia. Sementara negara yang mengimpor daging sapi lainnya antara lain Indonesia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Di Jepang, negara tersebut fokus pada makanan halal. Jepang menargetkan negara-negara di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan ASEAN untuk pasar ekspornya. Terkait keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan industri halal, Mohamed Azmin mengatakan, industri masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keahlian para pelaku UKM. Termasuk di dalamnya meningkatkan kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto negara.
Sebagai langkah awal, saat ini pemerintah disebut sedang melakukan restrukturisasi strategi pemberdayaan yang difokuskan pada pengembangan industri berbasis ilmu pengetahuan.“Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat ekosistem halal bangsa, meningkatkan nilai perdagangan dan daya saing industri melalui pertumbuhan sektor-sektor berpotensi tinggi dan sektor terkait, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil lokal dan profesional, serta mendorong komersialisasi kegiatan produk halal melalui adopsi teknologi tinggi dan inovasi," katanya.
Dia juga menambahkan, industri halal negara terlalu fokus pada sektor makanan dan minuman. Selama kebijakan Gerakan Kontrol Order (CMO), hampir semua sektor terkena dampak buruk setelah pandemi Covid-19.
Produsen lokal didorong dan diarahkan untuk beralih ke platform daring yang telah membantu mereka menghasilkan penjualan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
