REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel diam-diam mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) menjelang kesepakatan kedua negara untuk menormalisasi hubungan, lapor harian Israel pada Jumat (14/8).
"Selama dua tahun terakhir, (Benjamin) Netanyahu telah melakukan setidaknya dua kunjungan ke UEA, sebagai bagian dari komunikasi untuk merumuskan perjanjian," ungkap laporan harian Israel Today.
“Kedua kunjungan tersebut berlangsung selama beberapa jam, dan dia (Netanyahu) biasanya didampingi oleh kepala Dewan Keamanan Nasional, Meir Ben Shabbat.” Karena tidak ada hubungan resmi antara kedua negara hingga sekarang, perdana menteri Israel tidak pernah melakukan kunjungan resmi ke negara Teluk tersebut.
Sejauh ini, belum ada komentar dari otoritas Israel atau UEA terkait laporan koran itu. Pejabat Israel akan mengunjungi UEA minggu depan
Sementara itu, stasiun televisi Israel Channel 12 melaporkan delegasi pejabat Israel akan menuju ke Abu Dhabi minggu depan. Laporan itu mengutip seorang pejabat senior Israel yang mengatakan delegasi tersebut akan bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah UEA untuk menyelesaikan persiapan penandatanganan perjanjian guna menormalisasi hubungan.
Menurut harian Israel Yedioth Ahronoth, delegasi Israel akan dipimpin kepala Badan Intelijen Nasional Israel (Mossad) Yossi Cohen. Kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Israel diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Kamis, yang diklaim UEA sebagai upaya mencegah aneksasi Israel terhadap wilayah pendudukan Tepi Barat.
Kantor Berita UEA juga menyebut kesepakatan itu sebagai langkah menuju peningkatan hubungan bilateral. Perkembangan tersebut menandai ketiga kalinya sebuah negara Arab membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel, juga menjadikan Emirates negara Teluk Arab pertama yang melakukannya.
Negara Arab lainnya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel adalah Mesir dan Yordania. Kelompok-kelompok Palestina mengecam perjanjian baru itu, dengan mengatakan itu tidak memberikan dampak positif apapun untuk melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Kesepakatan perdamaian UEA dengan Israel adalah "tikaman belakang terhadap rakyat Palestina yang berbahaya," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
