Sabtu 15 Aug 2020 06:32 WIB

Ekonom: Anggaran Infrastruktur Peluang Pulihkan Perekonomian

Tahun depan Kementerian PUPR mendapat anggaran terbesar capai Rp 149,8 T.

Pembangunan infrastruktur dengan anggaran belanja yang cukup besar dapat menjadi peluang untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia pada 2021.
Foto: ANTARA/RENO ESNIR
Pembangunan infrastruktur dengan anggaran belanja yang cukup besar dapat menjadi peluang untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia pada 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai pembangunan infrastruktur dengan anggaran belanja yang cukup besar dapat menjadi peluang untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia pada 2021. Pembangunan infrastruktur juga diprakirakan akan menjaga ekonomi level menengah.

"Sebenarnya saat ini kita masih memiliki peluang terkait pembangunan infrastruktur yang masih berjalan atau ongoing. Harapannya pembangunan tersebut bisa menjalankan roda ekonomi di masa pandemi Covid-19," ujar Toto, Jumat (15/8).

Baca Juga

Selain itu, ekonom tersebut juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut sekaligus menjaga daya tahan ekonomi di level menengah ke bawah. Hingga nanti saat ekonomi kembali pulih maka kecepatan pemulihan bisa berjalan lebih cepat.

Terkait optimisme Presiden Joko Widodo dalam target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen dan dorongan untuk membajak momen pandemiagar Indonesia mampu menyalip negara-negara lain, Toto menilai hal itu dimungkinkan terjadi. Indonesia memiliki dua keunggulan yakni pasar domestik yang besar dan kontraksi ekonomi yang masih relatif baik.

"Kekuatan Indonesia sudah pasti pasar yang besar. Kontraksi ekonomi kita yang masih relatif baik dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Korea," kata Toto Pranoto.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 10 kementerian/lembaga (K/L) memiliki anggaran belanja tertinggi pada tahun depan berdasarkan RAPBN 2021. Salah satu kementerian dengan anggaran belanja tertinggi adalah Kementerian PUPR yaitu mencapai Rp 149,8 triliun dari Rp 75,6 triliun pada 2020 dan Rp 100,6 triliun pada 2019.

Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran paling tinggi karena mendapatkan pemotongan pada 2020 hingga Rp 75,6 triliun. Dengan demikian, maka program-program infrastruktur yang mengalami penundaan akan dikejar untuk dituntaskan tahun depan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement