REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani resmi membuka masa persidangan I DPR Tahun Persidangan 2020-2021, Jumat (14/8). Artinya, DPR akan kembali melaksanakan persidangan dan menjalankan fungsinya sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Dengan demikian rapat kami buka dan terbuka untuk umum," kata Puan sambil mengetuk palu.
Dalam pidatonya, Puan mendorong pemerintah untuk mengarahkan APBN 2021 pada pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya. Menurutnya, sektor UMKM semestinya memainkan peran krusial dalam program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.
"Hampir 60 persen PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini," ujar Puan.
Di bidang kesehatan, dirinya meminta agar pemerintah mengalokasikan APBN 2021 untuk mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya yaitu memfasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan alat kesehatan, penguatan PSBB dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi, reformasi program JKN menuju jaminan kesehatan semesta.
"Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," ungkapnya.
Selain mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19 dan dampaknya, Puan menambhkan, APBN 2021 juga harus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan pelayanan umum negara. "Hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi Pemerintah, mengingat saat ini penerimaan negara tergerus akibat dampak pandemi covid-19, sementara belanja negara semakin meningkat," ujarnya.
Puan juga memprediksi defisit anggaran pada 2021 diperkirakan akan tetap tinggi, yaitu lebih dari 3 persen terhadap PDB. Sementara itu, kinerja penerimaan 2021 diprediksi masih akan tetap tertekan dan berimplikasi pada semakin besarnya ketergantungan Pemerintah terhadap instrumen pembiayaan utang sebagai sumber pendanaan APBN untuk menutupi defisit anggaran.
"Oleh karena itu, Pemerintah agar menyusun strategi pembiayaan utang yang memperhatikan resiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel," tuturnya.
Puan membuka sidang pukul 14.00 WIB. Anggota DPR yang hadir secara fisik sebanyak 98 orang, dan 231 orang lainnya hadir secara virtual. Sehingga total anggota yang mengikuti rapat pembukaan masa sidang I kali ini sebanyak 329 orang.
