REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diyakini dapat menghasilkan Kepala Daerah yang mampu mengatasi berbagai permasalahan di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak memilih calon kepala daerah yang tqk sensitif terhadap persoalan Covid-19.
"Covid ini dianggap mengubah kesadaran baru, peradaban baru bahwa jangan dipilih calon pemimpin yang tidak sensitif terhadap corona. Ini adalah suatu untuk membangun pola pikir baru supaya masyarakat juga paham bahwa pemimpin memang harus bekerja dengan baik di tengah krisis seperti ini," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Endro S Yahman.
Pernyataannya ini disampaikan dalam Webinar yang diselenggarakan Indonesia Bureacracy and Service Watch dengan tema 'Pilkada Serentak, Upaya Hasilkan Kepala Daerah yang Kredibel Dalam Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial serta Ekonomi', Rabu (12/8).
Menurut Endro, Pilkada tidak perlu ditakuti dan pandemi Covid-19 harus dipandang positif untuk mengubah paradigma terkait pemimpin daerah. Ia mengatakan masyarakat perlu mendukung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar memilih pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap krisis.
Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Abdullah Azwar Anas menegaskan kepada para petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak agar tidak melakukan politik uang dan mengeksploitasi program bantuan sosial untuk kepentingan politiknya. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum bangkit dari keterpurukan.
"Yang paling penting adalah calon kepala daerah harus bisa membangun harapan dan optimis memfokuskan kinerjanya dalam menghadapi Covid-19," kata Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi ini.
Dalam Webinar itu, Direktur Eksekutif IBSW Nova Andika optimis jika Pilkada serentak tahun 2020 ini akan menghasilkan kepala daerah yang memiliki integritas dan kapabilitas yang lebih mumpuni. Itu karena ujiannya sangat berat. Pertama, kata dia, harus menyelamatkan manusia dari pandemi yang tentu implikasinya harus mengurangi kerumunan karena pemilu biasanya crowded people, arak-arakan, turun ke jalan. Kedua, pemilu ini di tengah terjadinya resesi ekonomi dengan anggaran yang begitu besar, sehingga diharapkan bisa menggerakkan sektor ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Ketiga, pemilu harus menjamin terciptanya demokrasi yang bersih dan sehat karena pemilu harus berdampak juga yang paling utama adalah demokrasi. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini kita beralih menjadi negara yang totaliter, otoriter dan tidak demokrasi," kata Nova.
Kasubdit Wilayah V Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri, Heriyani Roni mengatakan, di samping punya tugas besar, Pilkada ini juga menjadi tantangan bagi kepala daerah. Sehingga manajemen kepemimpinan kepala daerah dalam menghadapi emergency harus mengambil langkah inovatif agar tidak terjadi peningkatan grafik Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
