Rabu 12 Aug 2020 19:58 WIB

Polri Kembali Libatkan TNI dalam Operasi Tinombala Poso

Operasi digelar untuk memburu DPO kelompok sipil bersenjata.

Operasi Tinombala (ilustrasi).
Foto: Antara/Mohamad Hamzah
Operasi Tinombala (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Syafril Nursal mengatakan, TNI kembali dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Tinombala. Operasi digelar untuk memburu DPO kelompok sipil bersenjata di wilayah Kabupaten Poso.

"Nanti teman-teman dari TNI akan memperkuat Operasi Tinombala, TNI akan memberi perbantuan kepada Polri dalam menuntaskan persoalan yang ada di Poso itu," kata Kapolda Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal, di Palu, Rabu (12/8).

Baca Juga

Syafril mengatakan, TNI akan membantu pengejaran dan melakukan penindakan hukum, agar persoalan dugaan DPO kelompok sipil bersenjata di wilayah Poso segara tuntas dan masyarakat bisa merasa aman.

Kapolda menjelaskan hingga saat ini kelompok sipil bersenjata anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) diduga masih berada di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan kembali melakukan teror kepada masyarakat setempat. Ia menambahkan persoalan di Kabupaten Poso tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja, namun harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak.

“Penyelesaian di Kabupaten Poso tidak hanya bisa dilakukan dengan penegakan hukum semata, tetapi harus dilakukan secara komprehensif,” tegasnya.

Karena, kata Kapolda, operasi sudah lakukan bertahun-tahun, namun belum menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah setempat. “Dari hasil evaluasi kita, terjadi bahwa ada DPO yang ditangkap tapi ada yang naik (bergabung) lagi, sehingga hasilnya cukup besar dan selama saya memimpin saja DPO sudah ditangkap ada lima,” ujarnya.

Kemudian, Kapolda mengungkapkan, aparat telah mengamankan 20 orang yang diduga mau bergabung dengan terduga para kelompok itu. Mereka membawa sejumlah kebutuhan pendukung.

Kapolda mengatakan, terkait dengan penyelesaian Poso ini, ia telah berdiskusi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, agar persoalan di wilayah Kabupaten Poso bisa ditangani secara komprehensif.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement