Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Komunitas Internasional didesak Hentikan Genosida Kashmir

Rabu 12 Aug 2020 19:33 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Muhammad Hafil

Komunitas Internasional didesak Hentikan Genosida Kashmir. Foto ilustrasi: Pendukung nelayan partai berkuasa Pakistan Tehrik-e-Insaf memegang bendera nasional dan Kashmir untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Kashmir yang tinggal di India, mengelola Kashmir di depan Yaum-e-Istehsaal (Hari Eksploitasi) di Karachi, Pakistan, 4 Agustus 2020

Komunitas Internasional didesak Hentikan Genosida Kashmir. Foto ilustrasi: Pendukung nelayan partai berkuasa Pakistan Tehrik-e-Insaf memegang bendera nasional dan Kashmir untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Kashmir yang tinggal di India, mengelola Kashmir di depan Yaum-e-Istehsaal (Hari Eksploitasi) di Karachi, Pakistan, 4 Agustus 2020

Foto: EPA-EFE/REHAN KHAN
Genosida Kashmir diharap segera dihentikan.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD — Ketua Komite Parlemen Kashmir Shehryar Khan Afridi meminta komunitas internasional menghentikan India terkait genosida Muslim di Kashmir. Menurut dia, jika dunia internasional gagal mencegah dan melakukan intervensi, ditakutkan itu bisa memicu perang dunia ketiga.

Dalam sebuah seminar yang memperingati Hari Minoritas Dunia, dia menyebut jika dunia wajib memikul tanggung jawab hak menentukan nasib sendiri bagi warga Kashmir. Khususnya yang saat ini diduduki oleh India.

Tak hanya itu, menurut dia, komunitas non-Hindu saat ini menjadi sasaran utama di India, utamanya Muslim dan Sikh yang menjadi korban sejak beberapa dekade terakhir. Mengacu pada masa lalu, Afridi mengatakan bahwa kegagalan memberi keadilan, menyebabkan adanya perang dunia I dan II. Sehingga, jika PBB gagal dalam menghentikan konflik tersebut, Kashmir ia sebut bisa berdampak ke luar kawasan.

‘’Dunia perlu belajar dari cara Pakistan menetapkan model perlakuan yang sama terhadap minoritasnya, karena komunitas non-Muslim di sini menikmati semua hak,’’ ujar dia seperti dikutip dawn Rabu (12/8).

Hal serupa juga ditekankan oleh Presiden Azad Jammu dan Kashmir, Sardar Masood Khan. Menurut dia, masyarakat Kashmir sangat berbelas kasih dan memiliki kebebasan beragama penuh untuk minoritas di AJK. Namun, rezim India saat ini ia klaim tengah menyebarkan dan mempraktikan fanatisme.

India, sambungnya, diciptakan atas nama sekularisme, tetapi pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) telah melancarkan teror terhadap Muslim, Kristen, Sikh dan Dalit. Dia mengatakan, dari efek tersebut hingga kini banyak warga Kashmir yang terbunuh, cacat, dipenjara di bawah rencana untuk mengubah negara bagian Kashmir yang mayoritas Muslim menjadi minoritas.

“Komunitas dunia perlu memperhatikan pembersihan sistematis Kashmir,” kata dia.

Dia melanjutkan, jika dunia gagal untuk ikut campur tangan dan menghentikan pembantaian, khususnya genosida Muslim Kashmir, tanggung jawab kegagalan itu akan ditanggung bersama-sama. Terlebih, ketika sejumlah besar umat Hindu saat ini sedang dibawa ke Kashmir yang diduduki, sebagai upaya pemerintah BJP untuk mengubah demografi lembah.

Terpisah, Todd Shea, Kepala Layanan Tanggap Bencana Komprehensif dan warga negara AS yang bekerja untuk membantu korban gempa di AJK, menegaskan terkait adanya kemunafikan Amerika Serikat dan medianya. Dia menyebut, hal itu mencerminkan gambaran yang sangat salah tentang Pakistan.

“Ketika saya datang ke Pakistan untuk membantu para korban gempa, saya ditunjukkan gambaran negatif tentang Pakistan. Tapi orang Pakistan memperlakukan kolega dan biarawati saya lebih bermartabat dan hormat daripada yang lain. Ini mencerminkan seberapa baik minoritas diperlakukan di sini, ”tambahnya.

Shea menambahkan, ada fakta yang sangat menyedihkan bahwa di seberang perbatasan, minoritas diperlakukan dengan buruk di India. “Pakistan jauh di depan negara-negara di kawasan ini dalam hal perlakuan terhadap minoritas. Pakistan adalah negara yang hebat dan perlu diperlakukan lebih baik oleh dunia, ”tambahnya.

Tak hanya itu, Mantan perdana menteri Raja Parvaiz Ashraf baru-baru ini juga disebut mendesak negara maju untuk campur tangan dan menekan pemerintah India dalam memastikan persamaan hak bagi komunitas non-Hindu. Dia mengungkapkan, suatu saat Kashmir akan bebas dari pendudukan ilegal India, jika setiap negara bisa berkontribusi mendesak Pemerintahan Modi.


 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA