Selasa 11 Aug 2020 19:35 WIB

PDIP Jelaskan Alasan tak Dukung Mantan Kader Lawan Bobby

Akhyar Nasution adalah pejawat di Medan tapi PDIP memilih mendukung Bobby Nasution.

Kedua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution (kiri) dan Aulia Rahman (kanan) usai pengumuman rekomendasi calon kepala daerah secara virtual di Medan, Sumatera Utara, Selasa (11/8/2020). DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan resmi mengusung menantu Presiden Joko Widodo Bobby Nasution dan Aulia Rahman sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
Foto: ANTARA/septianda perdana
Kedua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution (kiri) dan Aulia Rahman (kanan) usai pengumuman rekomendasi calon kepala daerah secara virtual di Medan, Sumatera Utara, Selasa (11/8/2020). DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan resmi mengusung menantu Presiden Joko Widodo Bobby Nasution dan Aulia Rahman sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tak mengusung calon pejawat yang merupakan mantan kadernya, Akhyar Nasution, di Pilkada Kota Medan pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (11/8), membeberkan alasannya mengapa rekomendasi dukungan akhirnya jatuh kepada pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman.

"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam Konferensi Pers daring seusai pengumuman 75 Cakada PDIP.

Baca Juga

Selain karena ambisi kekuasaan juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut. Hasto menyatakan, PDIP memang berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020.

Khususnya Medan, yang belakangan juga menuai sorotan pascaditetapkannya 11 Anggota DPRD Sumut terkait kasus suap Eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kami lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.

Kini, Akhyar telah dideklarasikan oleh PKS dan Demokrat untuk diusung di Pilwalkot Medan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatera Utara.

"Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum," ujar Megawati.

Megawati juga mengingatkan para calon kepala daerah dari PDIP untuk tidak korupsi karena tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.

"Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi satu hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan," tuturnya.

photo
Kontroversi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. - (Berbagai sumber/Republika)

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement