Pimpinan DPR Temui KSPI Bicarakan RUU Cipta Kerja

Akan dibentuk tim bersama antara Panja Baleg bersama serikat pekerja bahas pasal

Selasa , 11 Aug 2020, 18:21 WIB
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR RI menemui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/8). Pertemuan tersebut rencananya merupakan bagian menerima masukan dari para buruh terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Presiden KSPI Said Iqbal hadir dalam pertemuan itu. Ia menemui Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad, sesuai dengan agenda pada pukul 11.00 WIB.

Baca Juga

"Masih berlangsung, akan dibentuk tim bersama antara Panja Baleg bersama serikat pekerja untuk membahas pasal demi pasal," kata Said Iqbal melalui pesan singkat saat dihubungi di tengah pertemuan, Selasa (11/8).

Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah masih terus membahas RUU Cipta Kerja meski masa reses tengah berlangsung. DPR dan Pemerintah saat ini masih membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).

Sementara itu, berbagai organisasi buruh mengecam tindakan DPR dan pemerintah. Mereka meminta Omnibus Law RUU Cipta Kerja segera dihentikan karena pasal-pasalnya dianggap merugikan kaum buruh dan pekerja.

Sejumlah derikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) bahkan mengancam bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Demo rencananya akan digelar tepat saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terjadwal di hadapan parlemen pada Jumat, 14 Agustus 2020 menandai dimulainya masa sidang ke-V tahun sidang 2020.

Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang juga tergabung dalam Gebrak mengatakan, demo ini bukan hanya dilakukan di Ibu Kota. "Konfederasi di berbagai kota akan mendorong unjuk rasa serikat buruh di daerah daerah," kata Nining dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis (6/8) lalu.

Untuk mendesak agar tuntutan tersebut dapat dipenuhi, Gebrak mengklaim sekitar 100 ribu orang Gebrak akan menggelar aksi serentak menuntut DPR dan Presiden Joko Widodo membatalkan omnibus law. Selain di Jakarta, aksi serentak pada 14 Agustus 2020 itu akan dilakukan di antaranya di Yogyakarta, Semarang, jawa timur, Makasar, Riau, Medan, Bandung, Lampung, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.