REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Arie Lukihardianti, Antara
Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) dalam menerapkan prinsip "gas dan rem" untuk menangani persoalan kesehatan dan ekonomi karena pandemi Covid-19. "Urusan kesehatan dan ekonomi ini dua hal yang sama-sama penting, tidak bisa kita hanya mengurusi urusan Covid-19. Urusan kesehatan tapi urusan ekonominya tidak diurus karena akan menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat. Berulang saya sampaikan gas dan rem oleh bupati, wali kota, gubernur agar manajemennya dikendalikan dengan baik," kata Presiden Jokowi, Selasa (11/8).
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam arahan penanganan Covid-19 terintegrasi di Provinsi Jawa Barat di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 di markas Kodam III/Siliwangi.
"Saya ingin mengingatkan kembali urusan bantuan sosial agar dicek betul, jangan sampai ada kondisi masyarakat yang kekurangan sembako. Kita memiliki kemampuan memberikan (sembako) itu kepada masyarakat, tolong disampaikan kalau ada hal yang perlu dibantu pemerintah pusat," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat juga telah mengucurkan berbagai bantuan sosial bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga UMKM, yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak pandemi Covid-19 yang menyasar 29 juta keluarga paling miskin atau sekitar 120 juta penduduk Indonesia yang paling miskin.
Selain itu, terdapat juga bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK yaitu program Kartu Pra Kerja. "Kemudian subsidi listrik yang gratis untuk pemakaian 450 VA sudah, diskon 50 persen untuk yang 900 VA sudah. Saya kira stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil sudah dilakukan lewat perbankan. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya bansos produktif untuk UMKM yang akan diberikan kepada 13 juta UMKM kita, yaitu sebagai bantuan modal kerja darurat sebesar Rp 2,4 juta," ungkap Presiden.
Masih ada juga subsidi upah bagi para pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. "Insya Allah dalam seminggu dua minggu ini sudah akan keluar. Kenapa bantuan-bantuan ini diberikan? Kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita terutama untuk yang menengah bawah bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana, konsumsi domestik kita juga akan naik sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh lebih baik dari kuartal kemarin," tambah Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa pada kuartal pertama 2020 Indonesia masih tumbuh 2,97 persen. Tapi di kuartal kedua Indonesia sudah minus 5,32 persen.
"Ini hati-hati, tadi di Jawa Barat juga di kuartal kedua sudah berada pada posisi minus 5,9 persen hati-hati tapi saya optimistis di kuartal ketiga kita akan lebih baik dari yang kuartal kedua tapi ini memang perlu kerja keras," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta agar para gubernur, bupati, wali kota agar belanja dari APBD segera direalisasikan. "Secara nasional saya masih lihat anggaran-anggaran itu masih di bank sebesar Rp 170 triliun, artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini. Kuncinya ada di bulan Juli, Agustus dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi," tegas Presiden.
Presiden Joko Widodo mengingatkan saat ini sebanyak 215 negara di dunia terpapar pandemi. Sebanyak 19,7 juta orang penduduk dunia yang terinfeksi Covid-19 dan 728.000 meninggal dunia.
“Di Indonesia, 127.000 positif, alhamdulillah yang sembuh 82.000 orang. Yang meninggal 5700,” ujar Presiden.
Berdasarkan paparan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari 27 kabupaten/kota di Jabar rata-rata kini berada pada level warna kuning dan hijau. Presiden meminta kondisi ini dipertahankan dan terus dikendalikan. “Syukur yang kuning bisa dilarikan ke hijau. Ancaman masih ada sampai vaksin nanti bisa divaksinasi ke seluruh rakyat di Tanah Air,” katanya.
Presiden menekankan dua hal penting terkait pengendalian yakni strategi intervensi berbasis lokal. Ia, memuji Jabar yang sudah melakukan upaya strategi tersebut. “Ini sudah dikerjakan Jabar, ini akan diteruskan di cakupan wilayah paling kecil, PSBB tingkat desa dan kampung. Scope kecil ini memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, sehingga satu sisi tidak menganggu wilayah yang besar dari sisi ekonomi tidak terganggu banyak,” paparnya.
Kedua, Presiden mengingatkan soal manajemen krisis. Ia meminta Pangdam III Siliwangi dan seluruh jajaran Polda Jawa Barat mendukung kedisplinan protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker. “Ini utama urusan masker. Di samping menjaga jarak, cuci tangan dan tidak berada di kerumunan dalam jumlah banyak. Tapi masker adalah kunci. Kata Pak Gubernur, pilih lockdown atau masker, kita pilih masker,” katanya.
Gubernur M Ridwan Kamil menyampaikan Provinsi Jabar yang berpenduduk hampir 50 juta jiwa, masuk dalam kategori daerah paling rawan terhadap paparan Covid-19. "Jabar sendiri kalau dalam teori kerawanan, kami ini Pak (Presiden) paling rawan karena jumlah penduduknya 50 juta, karena Covid-19 adalah penyakit yang berhubungan dengan jumlah populasi, maka kami punya potensi (kerawanan) yang paling tinggi," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, kepada Presiden Joko Wido saat rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung.
Emil mengatakan Pemprov Jabar selama empat bulan terakhir rutin menggelar rapat dengan 27 kabupaten/kota. "Kita selalu rapat setiap Senin selama empat bulan terakhir. Kasus di kami (Jabar) yang aktif kurang lebih tinggal 2.900, yang sembuh sudah 4.400, total penduduk sebesar 50 juta, kami di urutan kelima (nasional)," ujarnya.
Menurut dia, salah satu keputusan terbaik dalam penanggulangan Covid-19 di Jabar adalah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yakni melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. "Kami meng-PSBB-kan seluruh provinsi, itu keputusan paling masif mengendalikan 50 juta manusia di 27 kota/kabupaten, perbatasannya kita atur. Dengan PSBB skala provinsi, bapak bisa melihat grafik reproduksi (Covid-19) kami rata-rata terkendali di bawah satu karena pembatasan sosial," kata dia.
Emil melihat dengan situasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini, pihaknya bisa menggunakan teori yang disampaikan Presiden Joko Widodo yakni dengan "teori gas dan rem" untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Provinsi Jabar. "Nah ini juga mengakibatkan kapasitas rumah sakit di Jabar hanya 31 persen, jadi memang apakah ini juga sama di level nasional. Di Jabar dari 2.900 (yang positif Covid-19) itu 70 persennya memang OTG (orang tanpa gejala) juga, jadi yang dirawat hanya 30 persen dari 2.900 yang kena," kata dia.
Emil menceritakan pula inovasi Jabar dalam urusan penanganan Covid-19. Misalnya Kabupaten Sumedang yang telah memiliki alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bergerak untuk melakukan tes usap kepada masyarakat yang sulit dijangkau.
"Inovasi Jabar terbaru mulai di Sumedang. Kami punya PCR segede koper, yang bisa dibawa ke desa ke gunung yang tidak terjangkau yakni 'mobile PCR'," katanya.
Menurut dia, pengetesan bisa dilakukan dengan merata dengan menugaskan personel ke suatu lokasi. "Kalau Bapak (Presiden) berkenan ini inovasi Jabar bisa menjadi sebuah terobosan untuk memastikan pengetesan bukan hanya di kota," katanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Emil menyampaikan dua usulan kepada Presiden Joko Widodo. Pertama saat ini ada layanan dari pihak swasta untuk pelayanan PCR bernama "pay per service PCR" karena kapasitas pengujian PCR di laboratorium yang dimiliki Pemprov Jabar sudah mentok di angka maksimal yakni 15.000 hingga 20.000.
"Nah kalau dibolehkan kebijakan itu maka kita bisa menaikkan statistik dengan kerja sama swasta. Jadi kita hanya bayar satu orang berapa rupiah. Mereka investasi kita kasih alat. Maka dengan itu saya kira hitungan kapasitas kita akan naik," kata dia.
Usulan yang kedua yang disampaikan oleh Emil kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut ialah terkait penemuan alat tes Covid-19 PCR portabel untuk melakukan tes usap kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang. Selain itu, untuk kapasitas tes Covid-19, Provinsi Jabar memiliki kelemahan walau di tingkat provinsi tertinggi setelah DKI Jakarta.
"Kami sudah melakukan 175.260 (tes) agak jomplang dengan Jakarta. Kami mohon dukungan risiko untuk mengejar pengetesan setinggi-tingginya karena dengan testing lebih banyak kasus kami lebih sedikit, virusnya cc-nya berbeda karena satu dan lain hal," kata dia.
Lebih lanjut Emil mengatakan dari tanggal 3-9 Agustus 2020 dinyatakan sudah tidak ada lagi zona merah Covid-19 di Provinsi Jabar. "Alhamdulilah sudah terbarui tidak ada zona merah lagi. Sebelumnya Depok masih merah sekarang sudah membaik dengan kontrol bersama. Sehingga total sekarang 27 kota/kabupaten tidak ada zona merah sedangkan 14 zona kuning," kata dia.
Hingga Senin (11/8) jumlah terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 127.083 orang dengan 82.236 orang dinyatakan sembuh dan 5.765 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 84.139 dengan total spesimen yang telah diuji sudah sebanyak 1.731.634.
Kasus positif Covid-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu DKI Jakarta (26.162), Jawa Timur (25.626), Jawa Tengah (10.679), Sulawesi Selatan (10.531), Jawa Barat (7.599), Kalimantan Selatan (6.765), Sumatra Utara (4.948), Bali (3.817), Sumatra Selatan (3.713), Papua (3.278), Sulawesi Utara (2.876), Nusa Tenggara Barat (2.316), Banten (2.082), Kalimantan Tengah (2.050).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
