Sunday, 23 Rajab 1442 / 07 March 2021

Sunday, 23 Rajab 1442 / 07 March 2021

Kesepakatan Microsoft-Byte Dance Hadapi Kesulitan Teknis

Selasa 11 Aug 2020 10:15 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolandha

Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok

Foto: www.tiktok.com
AS akan memblokir Tiktok jika blueprint akuisisi data warga tak kunjung selesai.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Microsoft Corp menghadapi kesulitan teknis dalam kesepakatan dengan pemilik Tiktok, Byte Dance. Upaya Microsoft untuk mengambil alih bagian Tiktok dari pemiliknya ini menghadapi masalah teknis yang kompleks.

Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan pada Reuters, perkembangan ini akan menguji kesabaran pemerintahan. Presiden AS, Donald Trump telah memberikan waktu hingga 15 September untuk tercapainya kesepakatan. 

Ia sudah mengeluarkan perintah untuk pelarangan Tiktok jika blueprint akuisisi keamanan data personal warga AS di Tiktok tidak juga selesai. Microsoft sendiri sedang mengajukan negosiasi adanya masa transisi jika Byte Dance sepakat.

Baca Juga

"Permintaan dari Trump dan pemangku kepentingan membutuhkan waktu satu tahun atau lebih," kata sumber, Senin (10/8).

Menurutnya, Tiktok sama seperti aplikasi Douying yang juga milik Byte Dance namun hanya bisa diakses di China. Keduanya berbagi sumber teknis, beserta dengan produk milik Byte Dance lainnya.

Sumber mengatakan Byte Dance sebenarnya sudah mulai pemisahan beberapa bulan lalu setelah mendapat pengawasan dari pemerintah AS. Byte Dance memulai rencana pemisahan tersebut juga sebagai bagian dari strategi untuk menggeser kekuatannya dari China.

Meski memisahkan kode aplikasi yang membedakan tampilan Tiktok dengan Douyin, kode servernya masih bergabung dengan produk Byte Dance yang lainnya. Kode server ini menyediakan basis fungsi aplikasi, seperti penyimpanan data, algoritma, manajemen profil pengguna.

Mantan Kepala Informasi di Microsoft, Jim DuBois mengatakan masalah terbesar adalah memisahkan data pengguna, baik kontennya maupun data tentang pengguna. Ia menduga hard disk yang berisi data akan diminta oleh Microsoft.

Padahal data itu terhubung dengan algoritma. "Algoritma tidak akan bernilai apa-apa tanpa data," kata DuBois.

Pakar hukum kerja sama dari Venable LLP, Karen C Hermann menyampaikan kesepakatan seperti ini butuh waktu berbulan-bulan. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan bisnis untuk melakukan pelepasan, pengurusan aset, mana aset yang bisa dipakai eksklusif, mana yang bisa dibagi, dan lainnya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA