REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemberian subsidi upah tidak hanya diberikan kepada kepada buruh yang terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Maka, pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat subsidi upah. "Pakai saja data TNP2K sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (7/8).
Iqbal beralasan, KSPI meliat bahwa yang mendapatkan subsidi upah bukan hanya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, karena semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jadi, kata Iqbal, negara tidak boleh melakukan diskriminasi. Prinsipnya seluruh buruh bergaji di bawah RP 5 juta harus menapatkan subsidi upah tanpa melihat peserta atau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau ada buruh yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang salah adalah pengusaha yang nakal. Bukan buruhnya. Karena menurut UU BPJS, yang wajib mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pengusaha," tegas Iqbal.
Oleh karena itu, Iqbal menegaskan, negara tidak boleh pilih kasih. Jadi semua buruh bergaji di bawah Rp 5 juta harus mendapat subsidi upah dari pemerintah, tanpa terkecuali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
