REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggelar kongres luar biasa (KLB) pada Sabtu (8/8), yang digelar dengan protokol kesehatan ketat. KLB merupakan hasil kesepakatan pimpinan partai dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 4 Juni 2020.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, mengatakan, merujuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kongres harus digelar pada tahun ini. Hanya saja, pelaksanaan kongres yang berbarengan dengan situasi pandemi Covid-19, membuat saat rapimnas memutuskan agar kongres pertama diselenggarakan secara luar biasa. "Dari sisi waktu, tahun 2020 itu berarti telah berakhirnya masa mandat yang diberikan oleh KLB lima tahun yang lalu," kata Muzani di Jakarta, Kamis (6/8) malam WIB.
Merujuk situasi sekarang, menurut dia, kongres tidak memungkinkan untuk dihadiri ribuan kader Gerindra. Pasalnya jumlah pengurus mulai tingkat DPC, DPD, DPP serta para peninjau, jumlahnya saat menghadiri rapimpinas diperkirakan mencapai 2.500 hingga 3.000 orang. Oleh karena itu, pelaksanaan kongres bakal menerapkan protokol kesehatan ketat.
Para pengurus DPD, DPP dan Dewan Pembina yang merupakan peserta kongres, semuanya harus menjalani uji swab. Selanjutnya, para peserta kongres harus mengenakan masker dan sarung tangan serta rutin mencuci tangan. "Uji swab yang kita lakukan kepada semua peserta kongres adalah bagian dari cara kami menaati protokol kesehatan di masa Covid-19 ini," kata Wakil Ketua MPR tersebut.
Muzani melanjutkan, KLB rencananya diselenggarakan secara virtual dan fisik. Mereka yang hadir secara virtual merupakan para pengurus DPC seluruh Indonesia dan sebagian pengurus pusat. Sedangkan mereka yang datang ke lokasi adalah pengurus DPD yang mendapatkan mandat dari DPC di provinsinya.
Sementara itu, KLB akan membahas pertanggungjawaban DPP yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari DPD sekaligus penetapan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra. "Hal ini merupakan sebuah lanjutan dari keputusan rapimnas yang meminta kesediaan Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Gerindra, baik sebagai KDP dan Ketua Umum," jelas Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
