REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan mengutuk pembangunan kuil Ram Mandir di situs bersejarah Masjid Babri. Perdana Menteri India Narendra Modi meletakkan batu pertama kuil di Ayodhya, tempat kuil dibangun, Rabu (5/8).
Pakistan juga mendesak masyarakat internasional memainkan perannya dalam menyelamatkan situs warisan Islam dari rezim Hindutva. Selain itu, warga dunia diajak memastikan perlindungan dan hak-hak beragama rakyat minoritas di India.
"Pakistan mengulangi kecaman kerasnya terhadap pembangunan "Ram Mandir" di lokasi di mana Masjid Babri yang bersejarah berdiri selama sekitar lima abad," kata Juru Bicara Kantor Luar Negeri Pakistan Aisha Farooqui, dilansir di Brecorder, Kamis (6/8).
Keputusan yang salah dari Mahkamah Agung India dinilai membuka jalan bagi pembangunan kuil. Hal ini tidak hanya mencerminkan dominasi keyakinan atas keadilan, tetapi juga tumbuhnya kekuatan mayoritas di India saat ini. Minoritas, terutama Muslim dan tempat ibadah mereka, semakin diserang.
Sebuah kuil yang dibangun di situs masjid bersejarah, disebut akan tetap menjadi noda, di wajah yang disebut demokrasi India, di masa yang akan datang. Farooqui menambahkan, adegan menyakitkan dari pembongkaran Masjid Babri oleh afiliasi BJP dan ekstremis Hindu pada tahun 1992 tetap segar di benak Muslim di seluruh dunia.
Sejak saat itu, tambahnya, Organisasi Kerja sama Islam (OKI) telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang mengutuk tindakan keji pembongkaran masjid yang telah berusia berabad-abad tersebut.
Generasi Muslim masa depan akan terus menyadari struktur baru yang tidak sah, yang telah dikampanyekan oleh BJP dan digerakkan oleh Hindutva. Mereka bertekad untuk membangun kuil sebagai bagian dari agendanya, mengubah India menjadi "Hindu Rashtra".
"Peristiwa di Ayodhya kemaein mencerminkan dorongan tak henti-hentinya ke arah ini," kata Farooqui.
Dia menyatakan, rencana pembangunan sebuah kuil di situs Masjid Babri sangat tergesa-gesa di tengah pandemi Covid-19 yang membinasakan. Selain itu, rangkaian tindakan kekerasan maupun diskriminasi di negara tersebut semakin menguatkan fakta bagaimana Muslim di India sedang dirampas, dipinggirkan dan menjadi sasaran kekerasan.
Pelanggaran HAM berat dan sistematis India di Jammu dan Kashmir yang Diduduki Secara Ilegal (IIOJK) serta desain jahat BJP mengubah demografi wilayah yang diduduki, semuanya mencerminkan gelombang pasang ideologi yang memecah belah serta ekstremis di India. Perilaku ini mengancam kerukunan umat beragama di India dan perdamaian regional.
Dia mengatakan RSS-BJP bersama-sama bertanggung jawab menargetkan dan menghancurkan tempat-tempat ibadah Muslim di India secara terorganisir. Pogrom Gujarat pada 2002 atau pogrom Delhi pada 2020, menambahkan serangan ekstremis Hindu terhadap masjid dan terus berlanjut bahkan selama pandemi yang sedang berlangsung.
"Tidak hanya Muslim yang disalahkan karena menyebarkan Covid-19 tetapi kebebasan beragama mereka juga diserang oleh fanatik BJP-RSS yang memperlakukan minoritas sebagai warga negara kelas dua," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
