REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meluncurkan peta baru negara itu yang menunjukkan seluruh wilayah Jammu dan Kashmir sebagai wilayahnya.
Langkah itu dilakukan menjelang peringatan satu tahun sejak India mencabut status khusus Khasmir secara sepihak. Peta baru menandai wilayah Himalaya sebagai "Jammu dan Kashmir yang diduduki India secara ilegal", bukan sebagai "wilayah yang disengketakan".
"Hari ini adalah hari bersejarah bagi Pakistan karena kabinet, oposisi, dan kepemimpinan Kashmir mendukung peta baru. Kashmir akan menjadi bagian dari Pakistan dan peta ini adalah langkah pertamanya," kata Khan dalam pidato.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan peta baru menunjukkan bahwa Kashmir berbagi perbatasan yang jelas dengan China. Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India mencabut status otonomi Kashmir, mengunci wilayah itu, menahan ribuan aktivis dan politikus, dan memutus jaringan internet.
Otoritas India pun khawatir akan adanya gerakan protes di Kashmir yang dikelola India, sehingga mereka memberlakukan jam malam sejak Selasa. Kashmir dikuasai oleh India dan Pakistan hanya di beberapa bagian, tetapi diklaim oleh keduanya secara penuh.
Sejak dipartisi pada 1947, kedua negara telah bertempur tiga kali - pada 1948, 1965, dan 1971 - dua di antaranya memperebutkan Kashmir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
