REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti 10 provinsi yang memiliki kasus stunting pada anak terbanyak. Sepuluh provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengoordinasikan kepala daerah di 10 provinsi tersebut untuk secara serius menangani stunting. Kondisi stunting memang masih menghantui tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
"Saya minta para gubernur, bupati, wali kota, sampai ke kepala desa terutama agar 10 provinsi tersebut agar betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan stunting," jelas Presiden Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Rabu (5/8).
Jokowi pun meminta pelayanan ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu tetap berjalan optimal meski pandemi masih berlangsung. Menurutnya, ibu hamil dan balita harus tetap mendapat layanan dan makanan tambahan untuk memaksimalkan tumbuh kembang sang anak.
Apalagi, prevalensi stunting yang dialami anak-anak Indonesia masih bertengger di angka 27,6 persen di tahun 2019. "Layanan ini seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI," ujar Jokowi.
Jokowi juga menekankan layanan melalui puskesmas menjadi kendaraan promosi dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil untuk meningkatkan pemahaman mengenai stunting. Stunting memang menjadi salah satu PR yang masih harus ditangani oleh Kementerian Kesehatan.
Jokowi memasang target, angka prevalensi stunting di Indonesia bisa dikerek turun. "Saya juga minta ini melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat RT RW dan relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama masyarakat," jelas Jokowi.
Prevalensi stunting oleh anak-anak Indonesia sebenarnya menunjukkan penurunan. Pada 2013 lalu, angkanya mencapai 37 persen. Namun, presiden melihat capaian pada 2019 lalu dengan angka prevalensi 27,6 persen belum cukup.
Perlu pemenuhan gizi yang mencukupi untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. "Jadi kita sambungkan dengan program perlindungan sosial kita, terutama PKH (program keluarga harapan), kemudian pembagian BPNT (bantuan pangan nontunai), dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga tidak mampu," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
