Selasa 04 Aug 2020 20:32 WIB

Pemerintah AS Ingin Dapat 'Jatah' dari Pembelian TikTok

Permintaan manfaat finansial atas kesepakatan bisnis ini dinilai seperti mafia.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Fuji Pratiwi
Aplikasi Tiktok. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, pemerintah ingin mendapatkan bagian finansial dari pembelian TikTok oleh Microsoft.
Foto: AP
Aplikasi Tiktok. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, pemerintah ingin mendapatkan bagian finansial dari pembelian TikTok oleh Microsoft.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, pemerintah ingin mendapatkan bagian finansial dari pembelian TikTok oleh Microsoft. Trump memperingatkan, pemerintah akan melarang aplikasi TikTok jika tidak ada kesepakatan hingga 15 September.

Baca Juga

"Amerika Serikat harus mendapatkan persentase yang sangat besar dari kesepakatan harga, karena kami sudah membuat kesepakatan ini. Saya pikir itu sangat adil," ujar Trump, dilansir BBC, Selasa (4/8).

Permintaan pembayaran kepada Departemen Keuangan AS semakin memperumit negosiasi antara TikTok dan Microsoft. Seorang pengacara di DLA Piper, Nicholas Klein mengatakan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil bagian dari kesepakatan bisnis antar swasta. Sementara, MIT Technology Review menyebut pemerintah seperti mafia karena telah meminta bagian dari penjualan TikTok.

"Saya tidak suka mengatakan ini, tetapi ini semacam perilaku yang hampir mirip dengan mafia, mengancam pelarangan yang menekan harga lalu berkata 'oh kita harus mendapatkan potongan dari kesepakatan itu'," ujar Charlotte Jee dari MIT Technology Review.

Microsoft mengonfirmasi, mereka akan melanjutkan diskusi tentang kesepakatan dengan TikTok, setelah CEO Microsoft Satya Nadella melakukan panggilan telepon dengan Presiden Trump. Penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navaro menyarankan agar Microsoft dapat melepaskan kepemilikannya di China jika membeli bisnis TikTok di AS.

"Jadi pertanyaannya, apakah Microsoft akan dikompromikan? Mungkin Microsoft bisa melepaskan kepemilikan sahamnya di China?," ujar Navaro kepada CNN.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan TikTok dilarang demi melindungi keamanan nasional AS. Menurut dia, TikTok dan perusahaan perangkat lunak China lainnya yang beroperasi di AS seperti WeChat telah memberikan data pribadi warga AS kepada Partai Komunis China.

Pompeo mengatakan, data pribadi warga AS yang dikumpulkan oleh perusahaan seperti TikTok bisa berupa pola pengenalan wajah, informasi tempat tinggal, nomor telepon, dan teman-teman yang terhubung dengan pengguna. ByteDance, perusahaan yang menaungi TikTok berada di bawah tekanan untuk menjual bisnisnya di AS. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement