REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas mendapatkan Kartu Prakerja pada gelombang IV yang akan segera dibuka. Demikian ungkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
"Untuk yang di-PHK, arahan Bapak Presiden mereka mendapatkan prioritas mendapatkan program Kartu Prakerja. Dari data yang terhimpun per Mei 2020 ada 1,7 juta ter-PHK dan dirumahkan yang data sudah 'by name dan by address'," kata Menaker ketika ditemui usai penandatanganan kerja sama Balai LatihakKerja (BLK) Komunitas di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Selasa (4/8).
Ia menyatakan data itu sudah terverifikasi dan diselaraskan dengan data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Para pemilik data itu, kata Menaker, akan diproritaskan sebagai penerima Kartu Prakerja, yang selain mendapatkan bantuan biaya pelatihan juga insentif pascapelatihan.
"Ini yang diprioritaskan untuk mendapatkan program Kartu Prakerja yang akan dimulai lagi, batch IV akan dimulai lagi," kata Ida Fauziyah.
Sementara itu, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebelumnya mengatakan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) 76/2020 Tentang Kartu Prakerja sedang difinalisasi dan beberapa kesepakatan dari berbagai Kementerian dan Lembaga juga tengah diproses. "Di sisi operasi, Manajemen Pelaksana sedang menyiapkan hal-hal teknis untuk mengakomodasi Perpres, Permenko baru dan arah kebijakan komite," sebutperyataan resmi Manajemen Pelaksana dalam pernyataan yang dikutip Selasa (4/8).
Menurut manajemen, segera setelah diputuskan oleh Komite Cipta Kerja maka pendaftaran untuk Gelombang IV akan dibuka sebelum akhir pekan ini. Manajemen juga mengatakan penerima Kartu Prakerja Gelombang IV akan lebih besar dibandingkan tiga gelombang sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
