REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menolak permohonan pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) yang diajukan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu mengajukan permohonan JC pada pemeriksaan terdakwa pada sidang 20 Juli 2020.
"Kami selaku penuntut umum menilai, terdakwa I tidak layak untuk dapat ditetapkan sebagai JC (justice collaborator) karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011," kata JPU KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/8).
"Dalam persidangan diketahui, terdakwa I Wahyu Setiawan melalui tim penasihat hukumnya mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar dapat ditetapkan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau JC. Kami selaku penuntut umum memberikan pendapat dengan berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 04 tahun 2011," tambah Ronald.
SEMA No. 4 tahun 2011 itu, menurut Ronald, seseorang dapat memenuhi kualifikasi JC bila bukan pelaku utama atau perannya sangat kecil. Selain itu, bersikap kooperatif dalam membuka tindak pidana yang melibatkan dirinya maupun pihak-pihak lain yang mempunyai peranannya lebih besar.
"Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa I merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang (suap) dari Saiful Bahri terkait dengan permohonan penggantian caleg DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU RI," kata Ronald.
JPU KPK menilai Wahyu merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait dengan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020—2025. "Bahwa selain terbukti sebagai pelaku utama dalam kedua perbuatan yang didakwakan tersebut, pada pemeriksaan persidangan ini kami selaku penuntut umum menilai bahwa terdakwa I tidak terlalu kooperatif," ungkap Ronald.
Ia melanjutkan, "Jangankan membuka adanya keterlibatan pihak lain, untuk mengakui perbuatannya saja, terdakwa I masih memberikan keterangan yang berbelit-belit dengan sejumlah bantahan."
Ronald menyebutkan contoh berbelit-belit Wahyu adalah bantahan "hanya bercanda" saat menuliskan ucapan "1.000" kepada Agustiani Tio; bantahan mengenai uang yang diterima dari Saeful Bahri tidak terkait dengan surat permohonan penggantian caleg Harun Masiku di KPU RI; bantahan mengenai uang yang ditransfer Rosa Muhammad Thamrin Payapo adalah untuk bisnis properti.
"Bantahan-bantahan tersebut sama sekali tidak beralasan karena bertentangan dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya," kata Ronald menegaskan.
Dalam perkara ini Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana.
Sementara itu, kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Pengadilan berlangsung tanpa dihadiri kedua terdakwa. Hanya ada majelis hakim yang dipimpin Tuty Haryati, jaksa penuntut umum (JPU) KPK dan penasihat hukum, sementara terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina mengikuti persidangan melalui video conference dari gedung KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
