REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wali Kota Malang, Sutiaji, memprediksi angka kemiskinan di daerahnya akan meningkat. Dugaan ini diungkapkan mengingat Indonesia terutama Kota Malang masih dalam pandemi Covid-19.
"Covid-19 menghantam semua lini. Semua relatif terdampak, maka angka kemiskinan bisa jadi akan bertambah," kata Sutiaji di Balai Kota Malang, Senin (3/8).
Saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di daerahnya mencapai 691 orang, Ahad (2/8). Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan terus berupaya menghambat laju penambahan kasus positif Covid-19 di wilayahnya. Seiring langkah tersebut, Sutiaji mendorong seluruh perangkat daerah memaksimalkan serapan anggaran belanja.
Indonesia terutama Kota Malang sedang berusaha menjalankan sejumlah strategi pemulihan ekonomi di pandemi Covid-19. Situasi ini membuat Sutiaji meminta jajarannya melakukan akselerasi program kegiatan dan menggelontorkan anggaran belanja. Jika dilakukan, maka secara otomatis akan terjadi multiplier effect maupun trickle down effect di masyarakat.
"Poinnya belanja APBD harus jadi alat untuk menstimulus pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di masa masa pandemi Covid-19 ini," ungkap dia.
Menurut Sutiaji, terdapat beberapa poin yang bisa memacu anggaran belanja. Salah satunya potensi pengolahan makanan daring yang memperlihatkan pertumbuhan positif. Sutiaji berharap jajarannya dapat peka membaca potensi-potensi lainnya yang berkembang di masyarakat.
Sutiaji menargetkan proses APBD-P 2020 bisa tuntas pada Agustus mendatang. Tercatat, realisasi target Pendapatan dari pagu Rp 1,8 triliun hingga akhir Juli 2020 sebanyak Rp 934,128 miliar atau 51 persen lebih. Sementara realisasi serapan belanja APBD 2020 dari pagu Rp 2,3 triliun hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp 962,8 miliar atau 37,29 persen.
"Lalu rincian pada Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 43,4 persen dan Belanja Langsung (BL) sebesar 32,20 persen," ucap Sutiaji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
