REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA--Mantan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, dalam pidatonya Selasa (28/7), mengakui bahwa Turki telah mengirim kembali Muslim Uighur kembali ke China. Pernyataan ini dikeluarkan, untuk menanggapi laporan atas sikap Turki yang disebut memfasilitasi penganiayaan warga Uighur di Beijing.
Meski begitu, mantan ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ini, mempertanyakan keputusan Pemerintah Erdogan untuk mendeportasi warga Uighur yang dianggap sebagai saudara etnis dan agama.
“Ketika dihadapkan dengan kekejaman China, tentu kita tidak dapat menyetujui kebijakan ini, dengan mengirim orang Uighur ke China. Mereka (Pemerintah) seharusnya tidak melakukannya," kata Davutoglu yang dikutip di Alarabiya, Kamis (30/7).
Deportasi warga Uighur pertama kali dilaporkan pada Ahad (26/7) lalu, mereka akan dikirim melalui negara ketiga seperti Tajikistan, sebelum kembali ke China. Adapun dari beberapa laporan diketahui bahwa proses deportasi telah dimulai sejak satu tahun terakhir, dimana wanita dan anak-anak menjadi kelompok yang pertama dikembalikan ke China.
Selama beberapa dekade, tak sedikit umat Muslim Uighur yang mencari perlindungan di Turki dari penindasan di Tiongkok. Berdasarkan laporan terakhir, terdata setidaknya 30 ribu warga Uighur yang mengungsi di Turki.
Tetapi baru-baru ini, pemerintah Erdogan telah berhenti menentang perlakuan China terhadap Uighur, meski sebelumnya Erdogan dengan jelas menyatakan sikap sebagai pemimpin Islam global dan menyebut tindakan China terhadap Muslim Uighur sebagai genosida.
Laporan bahwa pemerintah Turki mengirim pencari suaka Uighur ke China melalui negara ketiga "sesuai dengan pola keseluruhan yang kita lihat dengan kebijakan China Erdogan," menurut mantan anggota parlemen Turki Aykan Erdemir.
"Kepatuhan Erdogan terhadap tuntutan Beijing didorong oleh kebutuhannya yang meningkat akan modal China pada saat modal Barat melarikan diri dari pasar Turki," ujar Mantan Anggota Parlemen Turki, Aykan Erdemir.
"China telah menemukan bahwa relatif murah untuk membeli keheningan Erdogan tentang masalah Uighur," tambah Direktur Senior Program Turki di Yayasan Pertahanan Demokrasi itu.
Adapun selisih paham antara Erdogan dan Davutoglu muncul setelah sebuah universitas milik Davutoglu ditutup oleh Erdogan bulan lalu. Penutupan itu terjadi setelah Davutoglu menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan partai-partai oposisi untuk menentang AKP.
Davutoglu yang dulunya adalah sekutu dekat Erdogan, sebelum ia melepaskan diri dari AKP tahun lalu dan mendirikan partai politiknya sendiri, Partai Masa Depan, kini berbalik arah dan menantang pemerintahan presiden Turki saat ini.
Davutoglu sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 2014 hingga 2016. Sejak meninggalkan posisinya, dia menuduh AKP melanggar kebebasan berbicara dan kebebasan dasar lainnya.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika
