REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik meminta pemerintah untuk mengevaluasi bahwa aplikasi TikTok asal China, dapat ikut campur dalam pemilihan presiden pada November mendatang. Dalam sebuah surat yang ditulis pada Selasa (28/7), Senator Republik, seperti Marco Rubio, Tom Cotton dan anggota lainnya mengutip dugaan penyensoran oleh TikTok atas konten sensitif, termasuk video yang mengkritik perlakuan China atas Muslim Uighur.
"Kami sangat khawatir bahwa (Partai Komunis China) dapat menggunakan kontrolnya atas TikTok untuk mengubah atau memanipulasi percakapan (politik) untuk menabur perselisihan di antara orang Amerika dan mencapai hasil politik yang disukai," tulis anggota parlemen dalam surat yang dikirim ke ke Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODHI), pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan direktur Biro Investigasi Federal (FBI).
FBI dan DHS tidak memberikan tanggapan atas surat tersebut. Sementara, seorang pejabat ODNI mengkonfirmasi telah menerima surat itu dan akan meresponnya. Anggota parlemen dari Partai Republik yakni Ted Cruz, Joni Ernst Thom Tilis, Kevin Cramer, dan Rick Scott meminta para pejabat meninjau apakah Beijing dapat memperkuat pandangan politik tertentu dan melakukan operasi melalui aplikasi TikTok yang dimiliki oleh Beijing ByteDance Technology.
"Jika terbukti muncul gangguan saat pemilihan melalui TikTok, apakah ByteDance layak untuk mendapatkan sanksi?" ujar pernyataan anggota Republik.
Juru bicara ByteDance Technology menepis semua tudingan AS. Juru bicara tersebut mengatakan, aplikasi TikTok dibangun bukan untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Selain itu, aplikasi TikTok memiliki kebijakan penyaringan informasi hoaks dan tidak menerima iklan politik.
"TikTok sudah memiliki kebijakan ketat terhadap disinformasi, dan kami tidak menerima iklan politik. Kebijakan konten TikTok tidak dipengaruhi oleh pemerintah asing dari negara mana pun," ujar juru bicara tersebut.
Belum lama ini, Kepala Staf Gedung Putih, Mark Meadows mengatakan, pihaknya telah merumuskan tindakan untuk mengatasi risiko keamanan nasional yang disebabkan oleh TikTok. Hubungan AS dan China semakin memburuk saat pandemi virus korona berlangsung. AS menuduh China tak transparan soal pandemi. Selain itu, hubungan kedua negara juga semakin memanas setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
