REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang melakukan evaluasi untuk memberi izin pembukaan sekolah di wilayah zona kuning penyebaran Covid-19. Pertimbangan tersebut menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, karena masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia. Termasuk mitranya kerjanya di parlemen, Komisi X DPR RI menyarankan agar tidak dulu membuka sekolah.
"Menurut saya jangan dulu. mungkin pertimbangan dibukanya adalah karena kesulitan yang dihadapi besar sekali dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ini tidak mendesak dan urgensi utama kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (28/7).
Bahkan, menurut Hetifah, sudah ditegaskan berulang oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Sebaiknya Kemendikbud fokus saja peningkatan PJJ dibandingkan memutuskan pembukaan sekolah di luar zona hijau yang sulit sekali dimonitor apakah protokolnya terpenuhi.
Terkait kendala, PJJ, Hetifah mengakui, Kemendikbud telah bekerja sama dengan beberapa provider untuk memberikan kuota murah atau bahkan gratis bagi pendidikan.
Dana BOS juga sekarang boleh digunakan untuk itu. Beberapa kelompok masyarakat juga sudah berinisiatif gotong royong memberikan donasi bagi mereka yang membutuhkan. Maka perlu adanya kerjasama yang erat antara pusat daerah. Kata Hetifah, kerjasama itu bukan untuk membuat regulasi lagi.
"Namun untuk memetakan dengan lengkap mana siswa dan guru yang benar-benar membutuhkan bantuan agar bantuan-bantuan ini bisa disalurkan tepat sasaran dan dengan skala prioritas," terangnya.
Pertama, lanjut Hetifah, infrastruktur telekomunikasi, harus ada target akselerasi yang jauh lebih cepat dalam pembangunan akses 4G hingga ke pelosok. Artinya tidak bisa dengan kecepatan kerja yang biasa-biasa saja. kedua untuk gawai, segera petakan kebutuhan gawai belajar nasional untuk siswa dan guru. Lalu segera mulai produksi dalam negeri gawai gratis bagi yang membutuhkan.
"Harus ada kerjasama yang erat antara kemendikbud, kemenkominfo, kemenperin," ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
