REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat optimistis pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat membawa dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, pinjaman melalui program PEN ini akan dimanfaatkan untuk pengendalian banjir, peningkatan sarana air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi hingga peningkatan infrastruktur pariwisata.
"Jakarta memiliki porsi cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Kalau kita bisa percepat pemulihan di Jakarta, dampaknya akan dirasakan nasional," kata Anies dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat diharapkan mampu membantu aktivitas ekonomi di daerah bergerak lebih cepat. Khususnya dalam sisa enam bulan pada 2020 ini.
Berdasarkan hasil kajiannya, Ridwan menuturkan, ekonomi Jawa Barat dapat mengalami kontraksi dua persen atau bisa positif 2,3 persen pada tahun ini. Melalui pinjaman PEN, ia berharap, Jawa Barat dapat merealisasikan skenario positif.
"Kami kerja keras supaya pertumbuhan positif 2,3 persen itu tercapai. Karena, kalau Jawa Barat terkerek, tentu nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar," ujar Ridwan dalam kesempatan yang sama.
Untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pinjaman Rp 4,5 triliun pada 2020 dan Rp 8 triliun pada 2021. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman Rp 1,9 triliun pada tahun ini dan Rp 2,09 triliun pada tahun depan.
Adapun pagu anggaran pemerintah untuk memberikan pinjaman ke pemda dalam pemulihan ekonomi nasional pada 2020 sebesar Rp 15 triliun. Sebanyak Rp 10 triliun berasal dari APBN 2020 yang akan diteruspinjamkan ke DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan, sisanya berasal dari pendanaan PT SMI sendiri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program pinjaman tidak akan berhenti pada dua provinsi. Sri mengatakan, pemerintah pusat sedang menunggu proposal resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang juga mengalami tekanan signifikan akibat pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
