REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada dua alasan pemerintah pusat memilih DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai dua provinsi yang mendapatkan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertama, dampak Covid-19 yang signifikan terhadap ekonomi daerah dan kedua, kesiapan proyek.
Sri menyebutkan, perekonomian DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami pukulan cukup keras akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Jakarta menurun 5,6 persen (yoy) pada kuartal kedua dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun hingga 54 persen. Peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI bahkan mencapai 0,4 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Di sisi lain, Sri menambahkan, perekonomian Jawa Barat terkontraksi 2,7 persen (yoy), turun lebih dalam dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 5,39 persen. PAD Jawa Barat pun turun 16,7 persen dengan potensi kenaikan defisit 0,2 persen dari PDRB.
"Mereka termasuk dalam provinsi yang mengalami dampak sangat besar atas Covid-19 terhadap kesejahteraan ekonomi dan masyarakat," kata Sri dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7).
Padahal, DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki kontribusi yang besar, yakni sekitar 30 persen terhadap PDB Indonesia. Sri mengatakan, apabila dua daerah ini bangkit, pengaruhnya akan besar terhadap ekonomi nasional.
Selain dampak yang besar, DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan daerah dengan proyek-proyek yang relatif siap untuk dieksekusi pada tahun ini. Sri berharap, akselerasi dapat terus dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat.
Untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pinjaman Rp 4,5 triliun pada 2020 dan Rp 8 triliun pada 2021. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman Rp 1,9 triliun pada tahun ini dan Rp 2,09 triliun pada tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
