REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melihat pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga saat ini masih mengalami banyak masalah seperti PJJ sebelum tahun ajaran baru. Terkait hal ini, Wasekjen FSGI Satriwan Salim membuat beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan PJJ.
PJJ dibagi menjadi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Bagi daerah yang masih memiliki keterbatasan terhadap akses internet dan listrik dilakukan dengan guru kunjung ke rumah siswa.
Satriwan mengatakan, metode guru kunjung ini tidak efektif. Sebab, jumlah guru tidak memadai jika harus melayani semua siswa tiga angkatan, misal pada jenjang SMP dan SMA.
"Bahkan acap kali guru tak bisa berkunjung karena faktor geografis jauhnya rumah siswa di pegunungan yang sulit ditempuh guru," kata Satriwan, Senin (27/7).
Terkait hal ini, FSGI meminta Kemendikbud dan Kemenag untuk mendata jumlah siswa dan guru yang tidak memiliki gawai pintar, tidak ada akses internet, dan terkendala selama PJJ. Menurut Satriwan, intervensi negara saat ini sangat dibutuhkan untuk terpenuhinya akses pendidikan.
Menurut dia, bagi desa yang sulit untuk dijangkau, pemerintah daerah bisa menjadikan balai desa sebagai sentra pembelajaran selama PJJ. Sebab, banyaknya keterbatasan terhadap akses internet tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat.
"Balai desa melalui dana desa bisa saja menyediakan komputer atau laptop desa untuk dipakai anak-anak belajar, dengan metode mengajar di balai desa, dengan protokol kesehatan tentunya," kata Satriwan.
Selain itu, tambah dia, pemerintah daerah bisa menggandeng BUMN atau perusahaan digital untuk memberikan atau meminjamkan gawai bagi siswa di wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga harus segera menambah akses internet yang merata di wilayah yang sulit jaringan.
"Bahkan jika memungkinkan, buat kebijakan internet gratis bagi siswa guru di wilayah tersebut," kata dia lagi.
Satriwan juga menyinggung, soal adanya guru kunjung yang menggunakan PJJ luring. Pemerintah daerah harus memberikan insentif lebih untuk transport guru khususnya bagi guru honorer ketika berkunjung ke rumah siswa.
Lebih lanjut, dia juga membahas mengenai kompetensi guru dalam mengelola PJJ daring. Perlu ada pendampingan dan pelatihan bagi guru-guru oleh pemerintah daerah dalam mengelola PJJ daring ini.
FSGI melihat, selama pandemi ini, terjadi peningkatan partisipasi guru dalam mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran secara online yang dikelola Pemda. Fakta ini harus diapresiasi, karena ada antusiasme guru-guru untuk belajar.
"Di sisi lain, FSGI menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara pemerintah pusat dan daerah belum banyak terasa dalam menyelsaikan persoalan PJJ," kata Satriwan menambahkan.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kemenkominfo telah melakukan pertemuan dengan DPR berkaitan PJJ ini. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, pihaknya sudah membuat panja (panitia kerja) berkaitan dengan PJJ.
Walaupun demikian, Dede masih menantikan kebijakan dari pemerintah terkait penyediaan fasilitas PJJ, khususnya daring. Ia menjelaskan, hingga saat ini masih banyak anak yang kesulitan mendapatkan akses untuk belajar karena kesulitan sinyal.
"Ini kan miris sekali. Jadi harus ada modul-modul, pembelian buku, atau nanti di whatsapp, dan lain-lain. Harus dicari, karena ini kan tidak berlangsung lama. Kita asumsikan enam bulan PJJ masih berjalan," kata Dede.
Sementara itu, Kemendikbud mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait soal pemenuhan akses PJJ. Namun, Kemendikbud belum memberikan informasi mengenai perkembangan terbaru terkait koordinasi Kemendikbud dan Kemenkominfo soal pemenuhan akses internet.
"Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait senantiasa dilaksanakan dengan intensif dan baik," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud, Evy Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
