REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengembangan koperasi pangan menjadi salah satu prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) saat ini. Diharapkan segera muncul koperasi pangan besar sekaligus menjadi model bagi lainnya.
"Kenapa kami prioritaskan koperasi pangan karena kontribusi sektor pangan ke PDB (Produk Domestik Bruto) nasional cukup besar yakni 13 persen dan menyerap tenaga kerja hingga 29,04 persen. FAO (Badan Pangan Dunia) juga sudah ingatkan soal krisis pangan, maka ini harus menjadi perhatian," jelas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar yang digelar Institut Pertanian Bogor (IPB), Senin (27/7).
Ia menyebutkan, ada beberapa permasalah di sektor pangan khususnya pertanian. Di antaranya, kebanyakan petani bersifat perorangan serta berskala kecil, sehingga sulit melahirkan model bisnis yang efisien dan konsisten mengembangkan teknologi pangan serta pertanian.
Teten menuturkan, kini jumlah koperasi pangan di Tanah Air baru sekitar 123,48 ribu atau 11,23 persen dari total koperasi di Indonesia. Sementara kontribusi omsetnya baru 7,27 persen atau Rp 154,718 triliun.
"Problemnya (sektor pangan) pertama keterbatasan akses lahan, akses pembiayaan, dan akses pasar. Lalu kedua, rantai pasok yang terlalu rumit dan panjang, kami lhat dari petani ke konsumen, terdapat 5 sampai 6 tahapan," ujar Teten.
Maka, sambungnya, koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi harus hadir guna mengonsolidasi pertanian perorangan, mengonsolidasi lahan sempit dalam skala bisnis, dan menghubungkan petani ke pasar atau market. "Saya kira ini hampir mudah, karena sekarang di sektor pangan, nelayan kecil, petani kecil yang memproduksi buah dan sayur sudah terhubung ke market baik lokal maupun mancanegara, melalui teknologi digital, ini potensi percepatan yang bisa kita lakukan," jelas Teten.
Demi mengembangkan koperasi pangan, kata dia, Kemenkop sudah memiliki rencana kerja dengan Perhutani di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Ada lima sampai 10 pilot project yang disiapkan.
"Ini saya ingin ajak IPB terlibat, karena saya kira butuh expertise di budidayanya. Kami sudah dalam tahap mapping lahan serta pembiayaan, setelah kami pelajari dari berbagai pertemuan kami dengan organisasi tani," ujar Teten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
