REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Marwan Jafar mengingatkan di tengah dampak Pandemi Covid-19 yang menggempur sejumlah sektor perekonomian, kalangan pelaku UMKM wajib tetap mendapat prioritas penanganan. Sektor ekonomi kerakyatan ini termasuk paling banyak terdampak langsung, padahal mereka potensial mendorong terus berputarnya roda ekonomi bangsa.
Berbagai pihak sudah banyak berbicara soal UMKM, namun menurutnya, pengaruh dan hasilnya masih terasa minimalis. Karena itu, lanjut Marwan, fokus ke berbagai inovasi produk, mulai dari hulu hingga hilir, produk barang dan jasa UMKM sangat butuh solusi nyata.
“Peran maupun fungsi strategis Kementerian Koperasi dan UMKM juga amat mendesak diwujudkan,” kata Marwan dalam watsapp yang dikirim ke republika.co.id, Senin (27/7).
Ia mencontohkan, data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, baru sekitar 13 persen atau sebanyak 8 juta pelaku UMKM yang terhubung menggunakan pemasaran online. Artinya, kementerian punya pekerjaan rumah besar atau 87 persen lagi buat melakukan penetrasi pasar secara online, pendampingan teknis inovatif. Termasuk aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha atau swasta besar.
Selain itu, kata Marwan, kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM harus selalu bersinergi, berkoordinasi. “Mereka harus memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala serta hambatan di lapangan buat menggalakkan maupun mewujudkan bisnis secara inovatif yang berdaya jual tinggi. Melalui upaya-upaya ini barulah pekerja UMKM mendapat solusi nyata," papar mantan Menteri Desa-PDTT ini.
Pada diskusi virtual bertajuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor UMKM (10/7), Marwan mengaku udah mengingatkan, terkait pemulihan ekonomi nasional, khususnya peran kontributif oleh puluhan juta pelaku UMKM di tengah maupun pascapandemi. Mereka harus tetap mendapatkan dukungan dari banyak stakeholder dan shareholder.
Marwan menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM agar lekas naik kelas. Dukungan ini termasuk dalam anggaran permodalan, keringanan perpajakan, akses bahan baku, pemasaran, ekspor serta beberpa aspek teknis penting lain.
Selama ini, menurut dia, anggaran UMKM tidak pernah naik, karena sejumlah sektor ini juga ditangani kementerian lain. Harusnya, jelas Marwan, Kementerian Koperasi dan UKM mampu jadi konduktor atau dirigen yang mengkoordinasi segenap pelaku UMKM.
"Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya," kritik Marwan.
Menurut Marwan, DPR akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air. Konkritnya, DPR siap mem-back-up penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah buat mengatasi dampak ekonomi pandemi terhadap pelaku UMKM.
Mantan Ketua Fraksi PKB ini mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp.1 triliun memang masih kurang bahkan tidak ada artinya. Itu sebabnya Kemenkop-UKM harus diubah nomenklatur yang masih kelas C bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
