REPUBLIKA.CO.ID, SEMARAN--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 di daerahnya. Pasalnya, angka penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah dinilai masih mengkhawatirkan.
“Bahkan angka kematian akibat Covid-19 di Jawa Tengah tergolong masih cukup tinggi, dan masuk lima besar nasional,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Riyono, di Semarang, Ahad (26/7).
Saat ini, jelasnya, angka reproduksi efektif Covid-19 di Jawa Tengah masih berada di atas angka 1. Maka seluruh stakeholder penanganan pandemi di daerah ini masih harus bekerja lebih keras guna menurunkan angka reproduksi efektif tersebut hingga di bawah angka 1.
Sehingga kasus Covid-19 di Jawa Tengah, masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam beberapa pekan ini bahkan pejabat provinsi dan daerah banyak yang terpapar oleh virus tersebut.
Tak hanya itu, kluster baru di kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah juga cukup mengkhawatirkan. “Hal ini menunjukkan penanganan Covid-19 di Jawa Tengah harus terus didorong dan dioptimalkan lagi,” tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah ini.
Riyono juga menyampaikan, anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 2,1 triliun untuk Covid 19 harus segera disalurkan bagi penanganan sektor kesehatan dan ekonomi di Jawa Tengah.
Ia juga menyampaikan, Jawa Tengah juga masih perlu melakukan swab massal dan tracking terhadap kluster baru yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti di Kabupaten Grobogan, Kudus, Wonogiri, Jepara, Kota Semarang dan terbaru di Pemalang serta RS Moewardi, Solo.
Sejauh ini, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 di sektor kesehatan sebesar Rp 426 milyar lebih untuk Dinas Kesehatan serta tujuh rumah sakit yang menangani Covid-19.
Selain itu juga menganggarkan di sektor ekonomi sebesar Rp 222 miliar lebih untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alokasi paling besar di sektor UMKM yang mencapai Rp 108 miliar lebih.
Berikutnya untuk jaring pengaman sosial di Dinas Sosial yang mencapai Rp 1,3 triliun. “Namun dana yang sangat besar sekitar Rp 1,9 triliun ternyata baru terealisasi Rp 558 miliar lebih atau 28.13 persen.
Menurutnya, penyerapan anggaran ini masih harus didorong lagi oleh eksekutif, selaku eksekutor program penanganan Covid 19 di Jawa Tengah. “Sehingga penanganan Covid-19 di Jawa tengah bisa dioptimalkan lagi,” kata Royono.
Ia juga menambahkan, kendala pendataan dan lambatnya jaring pengaman ekonomi membuat dana lebih dari Rp 1.3 triliun untuk bansos baru realisasi kurang lebih Rp 319 miliar. Padahal bansos saat ini sangat diperlukan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
