Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

Legislator Dukung POP Kemendibud Dievaluasi

Sabtu 25 Jul 2020 15:40 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Andi Nur Aminah

 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian.

Foto: MPR
Perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk kriteria penilaian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa kontroversi yang muncul adalah masuknya pihak swasta yang terafialisi dengan CSR perusahan besar. Seiring dengan itu Muhammadiyah, LP Ma’arif Nahdatul Ulama dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari POP Kemendikbud.

Selain itu juga disebabkan karena tidak jelasnya kriteria seleksi organisasi penggerak. Oleh karena itu Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya mendukung adanya evaluasi tersebut. Terutama dalam hal kriteria, perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk menjadi penilaian. 

Baca Juga

"Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia, itu tidak bisa dikesampingkan,” tegas Hetifah dalam siaran persnya, Sabtu (25/7).

Hetifah juga berharap peserta mendapatkan transparansi mengenai proses dan hasil seleksi. Ia mengapresiasi Kemendikbud yang telah menggunakan badan independen seperti SMERU untuk melakukan evaluasi. Sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta agar mereka juga mendapatkan feedback untuk perbaikan ke depannya. 

"Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapanya, kurangnya dimana, dan sebagainya,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Selain itu, menurut Hetifah, pada umunya program organisasi penggerak sangat bagus dan jangan sampai dihentikan. Ide ini merupakan terobosan yang sangat baik dari Kemendikbud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Hetifah mengatakan, jangan sampai karena polemik ini programnya jadi dihilangkan. 

Hanya mungkin, lanjut Hetifah, beberapa hal perlu disesuaikan. Misalnya bagaimana agar mendorong lebih banyak lagi pihak untuk dapat bisa berpartisipasi. Kemudian juga, bagaimana porsi alokasi anggaran, mungkin bisa dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria-kriteria tertentu, tidak harus sama semua jumlahnya.

Terakhir, Hetifah meminta Kemendikbud mempertimbangkan semangat kerelawanan dalam membangun dunia pendidikan. Ada organisasi-organisasi yang memang semangatnya membangun pendidikan di negeri ini. "Prinsipnya adalah kerelawanan. Jangan sampai dengan adanya program ini jadi tercampur-campur dengan motivasi-motivasi yang lain," tutupnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA